Demian Sahputra
JAKARTA — Asosiasi pengusaha nasional menyuarakan beragam respons terhadap rencana pemerintah mengimplementasikan kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan, yang saat ini masih dalam tahap kajian mendalam oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada awal 2026.
Usulan ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meninjau ulang model kerja pascapandemi COVID-19, dengan tujuan mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keseimbangan kehidupan-kerja bagi karyawan, serta mendorong adopsi teknologi digital di sektor korporasi.
Namun, kalangan pengusaha memiliki pandangan yang terpolarisasi. Sebagian melihat potensi efisiensi dan peningkatan kepuasan karyawan, sementara yang lain khawatir akan penurunan produktivitas dan tantangan operasional, terutama pada industri tertentu.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk periode 2025-2030, Bapak Budi Santoso, menyatakan kebijakan WFH dapat menjadi pedang bermata dua. "Fleksibilitas kerja memang diperlukan, namun kita tidak boleh mengorbankan produktivitas inti yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi," ujar Santoso dalam sebuah diskusi panel ekonomi di Jakarta, Kamis (23/1/2026).
Menurut Santoso, sektor manufaktur dan industri yang sangat bergantung pada kehadiran fisik dan koordinasi lapangan akan menghadapi tantangan signifikan. "Bagaimana memastikan pengawasan kualitas produksi atau kelancaran rantai pasok jika sebagian tim bekerja dari jarak jauh? Ini butuh simulasi dan regulasi yang jelas," tambahnya.
Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, melalui Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Digital, Ibu Retno Wulandari, menyambut baik inisiatif tersebut, khususnya bagi sektor jasa dan teknologi. "Era digital menuntut adaptasi. WFH satu hari dalam seminggu justru bisa menjadi insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi lebih pada infrastruktur digital dan keamanan siber, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing," jelas Wulandari.
Ia menyoroti bahwa kebijakan ini dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan talenta muda yang kini memprioritaskan fleksibilitas kerja. "Ini juga berpotensi mengurangi biaya operasional kantor bagi perusahaan, meskipun perlu diimbangi dengan kompensasi dukungan fasilitas WFH bagi karyawan," lanjut Wulandari.
Pemerintah, melalui Juru Bicara Kementerian Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa kajian komprehensif sedang dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan serikat pekerja dan akademisi. "Kami ingin memastikan kebijakan ini holistik, adil, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak, tanpa menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi," terang Juru Bicara tersebut.
Beberapa studi internal yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian mengindikasikan bahwa implementasi WFH parsial selama pandemi menunjukkan peningkatan produktivitas pada sebagian jenis pekerjaan, namun juga penurunan pada jenis pekerjaan lain. Data ini menjadi salah satu dasar pertimbangan utama.
Pengusaha di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menyuarakan kekhawatiran, terutama yang operasionalnya sangat bergantung pada interaksi langsung dengan pelanggan atau pasokan fisik. Mereka membutuhkan dukungan adaptasi yang berbeda dibandingkan korporasi besar.
Debat mengenai kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini mencerminkan dinamika pasar kerja global yang terus berubah. Pemerintah diharapkan dapat merumuskan regulasi yang adaptif, mempertimbangkan karakteristik unik setiap sektor industri, dan tidak terburu-buru dalam implementasinya.
Keputusan akhir terkait kebijakan ini kemungkinan besar akan memengaruhi jutaan pekerja dan ribuan perusahaan di Indonesia, membentuk lanskap ketenagakerjaan di tahun-tahun mendatang. Kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk mencapai solusi optimal.
