Debby Wijaya
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara lugas menyatakan bahwa masyarakat berkemampuan finansial lebih harus membeli bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum diskusi ekonomi nasional di Istana Negara, Senin, 20 Oktober 2026, menyoroti urgensi peninjauan kembali skema subsidi energi demi efisiensi anggaran negara dan pemerataan kesejahteraan.
“Orang kaya kalau mau pakai BBM, beli yang mahal. Jangan ambil jatah orang miskin,” tegas Presiden Prabowo dalam sesi dialog dengan para ekonom dan pemangku kepentingan industri yang membahas keberlanjutan fiskal.
Himbauan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran. Selama ini, data menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang seharusnya tidak bergantung pada bantuan negara.
Kementerian Keuangan memperkirakan beban subsidi energi, termasuk BBM dan listrik, akan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Alokasi masif ini, jika tidak direformasi, berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan program prioritas lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Juru Bicara Kepresidenan, Dr. Citra Lestari, menambahkan bahwa gagasan Presiden Prabowo bukanlah kebijakan baru yang tiba-tiba. “Ini adalah kelanjutan dari semangat reformasi subsidi yang telah dicanangkan pemerintah sebelumnya, kini dengan penekanan yang lebih tegas dan strategi implementasi yang lebih konkret,” ujarnya.
Pemerintah saat ini sedang mengkaji mekanisme distribusi BBM bersubsidi agar lebih tertutup dan terintegrasi dengan data kependudukan. Hal ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan dan kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam penyaluran subsidi.
Ekonom energi dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Budi Santoso, mengapresiasi pernyataan Presiden. “Langkah ini krusial untuk menciptakan keadilan energi dan mendorong diversifikasi penggunaan bahan bakar. Ketergantungan pada subsidi BBM fosil justru merugikan dalam jangka panjang, baik secara ekonomi maupun lingkungan,” paparnya.
Namun, Prof. Budi juga mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan sosialisasi masif dan sistem pengawasan yang kuat. Tanpa itu, potensi gejolak sosial atau resistensi dari masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang selama ini menikmati fasilitas subsidi tetap menjadi tantangan serius.
Di sektor lain, beberapa program konversi energi, seperti penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan energi terbarukan, terus digalakkan pemerintah sebagai alternatif jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM konvensional.
Kebijakan ini juga sejalan dengan agenda nasional untuk mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2060. Mengurangi konsumsi BBM fosil melalui reformasi subsidi merupakan salah satu instrumen penting dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.
Masyarakat diharapkan memahami bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk subsidi dapat digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial langsung bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga menciptakan dampak multiplikasi yang lebih besar.
Dengan demikian, pernyataan Presiden Prabowo bukan hanya sekadar himbauan, melainkan sinyal kuat akan adanya restrukturisasi kebijakan energi yang lebih berani dan berpihak pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh serta keberlanjutan fiskal negara.
