Dodi Irawan
JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto secara tegas memaparkan kerangka kerja ekonomi makro yang ia sebut "Indonesia Incorporated," sebuah strategi ambisius yang bertujuan mengintegrasikan seluruh kekuatan sumber daya negara—BUMN, swasta, hingga pemerintah—guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mandiri. Pernyataan kunci ini disampaikan Prabowo dalam sebuah forum investasi penting di Jakarta, menekankan perlunya sinkronisasi total untuk menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks.
Konsep yang diusung Prabowo ini menandakan pergeseran paradigma dari pendekatan ekonomi sektoral yang terpisah-pisah menuju kolaborasi vertikal dan horizontal yang masif. Tujuannya sangat jelas: memaksimalkan efisiensi produksi nasional, meningkatkan daya saing ekspor, serta memperkuat rantai pasok domestik.
Istilah "Indonesia Incorporated" sendiri merujuk pada filosofi yang pernah diterapkan oleh beberapa negara maju Asia Timur, seperti Korea Selatan dan Jepang, yang berhasil mendorong pertumbuhan cepat melalui koordinasi terpusat antara sektor publik dan korporasi raksasa.
Prabowo menjelaskan bahwa strategi ini bukan berarti mematikan inisiatif swasta, melainkan menjadikan pemerintah sebagai orkestrator yang memastikan setiap langkah investasi dan kebijakan fiskal berjalan harmonis demi kepentingan nasional.
"Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri lagi. Setiap kementerian, setiap BUMN, dan setiap pengusaha besar harus bergerak dalam satu irama, satu komando, menuju tujuan yang sama: kedaulatan ekonomi dan kekuatan pertahanan," ujar Prabowo, dalam kutipan yang diterjemahkan dari pidatonya.
Pilar utama implementasi strategi ini mencakup reformasi besar-besaran di sektor BUMN. BUMN diharapkan bertindak sebagai lokomotif utama yang menarik gerbong investasi swasta, terutama dalam proyek-proyek strategis yang membutuhkan modal besar, seperti hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur hijau.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bima Santoso, menilai gagasan ini memiliki potensi besar namun memerlukan kepemimpinan yang sangat kuat. "Integrasi total menuntut penghapusan ego sektoral. Jika koordinasi gagal, risiko tumpang tindih kewenangan atau bahkan monopoli pasar bisa muncul," kata Bima kepada Cognito Daily.
Tantangan terbesar yang membayangi adalah kompleksitas birokrasi dan regulasi yang selama ini menghambat kecepatan gerak ekonomi. Strategi "Indonesia Incorporated" akan menuntut deregulasi cepat dan pembentukan badan koordinasi lintas kementerian yang super kuat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Selain fokus pada efisiensi domestik, strategi ini juga secara eksplisit dirancang untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Dengan suara yang terkoordinasi dan terpusat, negosiasi perdagangan dan investasi asing diharapkan lebih menguntungkan posisi strategis negara.
Prabowo menekankan, keberhasilan program kedaulatan pangan, terutama swasembada beras dan energi, bergantung penuh pada implementasi konsisten dari filosofi Incorporated ini. Program prioritas seperti makan siang gratis, misalnya, akan menjadi permintaan pasar yang masif dan harus dipenuhi oleh rantai pasok pangan yang terintegrasi penuh dan efisien.
Kebijakan fiskal, menurutnya, harus mendukung penuh upaya integrasi ini. Insentif pajak dan kemudahan perizinan akan diprioritaskan bagi perusahaan yang berkomitmen mendukung proyek-proyek strategis di bawah payung "Indonesia Incorporated," terutama yang bergerak di sektor manufaktur padat karya dan ekspor.
Para pelaku usaha menyambut baik rencana tersebut, meski tetap mewaspadai potensi intervensi berlebihan dari pemerintah. Mereka berharap batas antara peran regulator dan operator tetap jelas agar iklim investasi swasta tetap sehat dan kompetitif tanpa adanya distorsi pasar yang merugikan.
Kesuksesan strategi "Indonesia Incorporated" di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan kabinet baru untuk merumuskan regulasi turunan yang presisi dan mencegah potensi korupsi yang mungkin menyertai proyek-proyek mega integrasi ini.
