Debby Wijaya
WASHINGTON — Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan kecaman keras terhadap Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), mengecap para anggotanya sebagai "pengecut" karena keengganan mereka dalam berkontribusi aktif mengamankan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. Pernyataan kontroversial ini disampaikan Trump dalam sebuah unjuk rasa politik di Nevada pada akhir pekan lalu, menegaskan kembali pandangan skeptisnya terhadap komitmen aliansi pertahanan tersebut terhadap stabilitas global.
Trump secara spesifik menyoroti kurangnya partisipasi signifikan negara-negara anggota NATO dalam upaya menjaga keamanan maritim di Selat Hormuz. "Mereka pengecut! Mengapa kita selalu yang harus menjaga semua perairan ini sementara mereka hanya duduk dan menikmati keuntungannya?" seru Trump di hadapan para pendukungnya, merujuk pada negara-negara yang ia nilai belum memikul beban pertahanan secara adil.
Selat Hormuz, yang terletak antara Teluk Persia dan Teluk Oman, merupakan salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Lebih dari seperlima pasokan minyak global melewati selat ini setiap hari, menjadikannya titik vital bagi perekonomian dunia. Setiap ancaman terhadap keamanan di wilayah ini berpotensi memicu gejolak harga minyak dan mengganggu rantai pasokan global.
Pernyataan Trump ini bukan kali pertama ia menyuarakan ketidakpuasannya terhadap NATO. Sepanjang masa kepresidenannya, ia kerap mendesak negara-negara anggota untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka hingga mencapai target 2% dari PDB, sebuah komitmen yang telah disepakati namun belum sepenuhnya dipenuhi oleh sebagian besar anggota.
Kritik Trump kali ini memperluas fokusnya dari masalah pembagian beban finansial menjadi tanggung jawab operasional keamanan di wilayah-wilayah rawan konflik. Ia berpendapat bahwa kontribusi keamanan di jalur-jalur maritim krusial seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif, bukan hanya dominasi Amerika Serikat.
Dari Brussels, markas besar NATO, belum ada tanggapan resmi secara langsung terhadap komentar Trump tersebut. Namun, para diplomat dan pejabat aliansi seringkali menekankan peran NATO dalam menjaga perdamaian dan stabilitas melalui berbagai misi di seluruh dunia, termasuk pelatihan dan dukungan keamanan regional.
Sejumlah analis hubungan internasional menilai bahwa retorika keras Trump ini bertujuan untuk memobilisasi basis pendukungnya menjelang kemungkinan pemilu presiden pada 2028. Isu "Amerika Pertama" dan penekanan pada pembagian beban yang adil dalam aliansi global selalu menjadi daya tarik utama bagi para pendukungnya.
Profesor Emily Carter, pakar keamanan maritim dari Universitas Georgetown, menyatakan bahwa meskipun kritik Trump cenderung bernada provokatif, ia menyentuh isu penting mengenai peran dan relevansi aliansi pertahanan di era geopolitik modern. "Pertanyaan tentang siapa yang harus mengamankan jalur pelayaran vital memang relevan, namun cara penyampaiannya seringkali merusak hubungan diplomatik," ujar Carter.
Meski demikian, pernyataan Trump ini berpotensi memicu perdebatan internal yang lebih dalam di antara negara-negara anggota NATO. Beberapa negara mungkin merasa diserang, sementara yang lain mungkin akan mempertimbangkan ulang kontribusi mereka terhadap keamanan maritim global.
Kecaman tersebut juga muncul di tengah ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah, terutama terkait keamanan pelayaran di perairan Teluk. Insiden-insiden di masa lalu, seperti penyitaan kapal tanker dan serangan terhadap fasilitas minyak, menggarisbawahi urgensi pengamanan maritim di Selat Hormuz.
Pemerintah Amerika Serikat saat ini, di bawah Presiden Joe Biden, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap NATO dan multilateralisme. Namun, pandangan Trump yang berpengaruh dapat menciptakan tekanan politik, terutama di kalangan kongres dan publik, untuk mengevaluasi ulang strategi dan kontribusi aliansi.
Dalam konteks lebih luas, seruan Trump mencerminkan pergeseran paradigma dalam politik luar negeri Amerika, dari dominasi militer global menjadi penekanan pada kemandirian sekutu dan pembagian tanggung jawab. Isu ini kemungkinan besar akan terus menjadi bahan perdebatan panas dalam arena politik internasional.
