Debby Wijaya
JAKARTA, – Pejabat tinggi negara yang mengurus sektor keuangan dan ekonomi, Purbaya Yudhi Sadewa, membuat pengakuan mengejutkan mengenai tekanan kerja yang ia hadapi. Purbaya secara terbuka menyatakan bahwa ia kerap mengalami insomnia karena memikirkan target setoran pajak dan bahkan mengaku dihantui kekhawatiran 'digebukin' atau disorot tajam oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika target penerimaan meleset.
Pengakuan ini, yang disampaikan dalam sebuah forum diskusi publik di Jakarta baru-baru ini, segera menarik perhatian. Ini bukan sekadar keluh kesah pribadi, melainkan sebuah indikasi kuat mengenai tingginya tekanan fiskal yang membayangi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.
Purbaya menjelaskan bahwa ambisi pemerintah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, membiayai proyek infrastruktur masif, dan menjaga defisit tetap terkendali sangat bergantung pada kapabilitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan penerimaan. Beban target yang ditetapkan APBN terasa sangat berat di tengah volatilitas harga komoditas global dan tantangan pemulihan ekonomi domestik.
“Saya ini sering sulit tidur memikirkan bagaimana caranya agar target pajak tercapai. Kalau tidak tercapai, bukan hanya kinerja yang terganggu, tapi risiko saya harus berhadapan dengan DPR,” ungkap Purbaya, menanggapi pertanyaan mengenai manajemen stres pejabat publik.
Aspek 'takut digebukin DPR' adalah metafora tajam yang menggambarkan betapa krusialnya peran legislatif sebagai pengawas anggaran. Komisi XI DPR, yang bermitra langsung dengan institusi keuangan negara, memiliki hak penuh untuk mengkritisi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, terutama bila terjadi deviasi signifikan dari asumsi makro yang telah disepakati.
Dilema Penerimaan Negara di Tengah Reformasi
Analisis Cognito Daily menunjukkan bahwa tekanan ini merupakan manifestasi dari dua kutub kepentingan. Di satu sisi, pemerintah berupaya keras memulihkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara regional. Di sisi lain, dunia usaha dan masyarakat menuntut reformasi pajak yang lebih adil dan minim hambatan.
Target penerimaan pajak yang tinggi adalah kunci utama untuk menghindari pelebaran defisit yang berpotensi membebani APBN melalui utang baru. Namun, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang agresif sering kali berbenturan dengan kondisi riil daya beli masyarakat dan keberlanjutan bisnis.
Situasi ini mengharuskan para perumus kebijakan fiskal berjalan di atas tali tipis, menyeimbangkan kebutuhan pendanaan negara dengan prinsip kehati-hatian ekonomi. Kegagalan mencapai target setoran pajak dapat memicu penyesuaian anggaran yang mendadak, yang kemudian berdampak pada pemangkasan belanja kementerian atau tertundanya proyek strategis nasional.
Konsekuensi politik dari kegagalan tersebut jauh lebih besar, karena dapat menjadi amunisi kritik bagi oposisi di Senayan. Inilah yang kemungkinan besar melandasi rasa cemas Purbaya dan para pejabat tinggi lainnya yang bertanggung jawab atas financial closing negara.
Meningkatkan Kepatuhan, Bukan Sekadar Target
Pengakuan Purbaya seharusnya memicu refleksi lebih dalam. Masalah yang dihadapi bukan hanya tentang target angka, tetapi juga tentang reformasi struktural yang berkelanjutan. Penerimaan negara tidak akan optimal tanpa peningkatan kepatuhan wajib pajak yang didasarkan pada kepercayaan, bukan semata ketakutan akan sanksi.
Para pengambil kebijakan dituntut untuk fokus pada optimalisasi data, perbaikan sistem administrasi, dan edukasi masif mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan. Tekanan psikologis yang dialami birokrasi tinggi ini adalah cerminan betapa mendesaknya kebutuhan akan sistem perpajakan yang lebih resilien dan prediktif.
Pada akhirnya, tidur nyenyak pejabat tinggi sektor keuangan akan tercapai bukan hanya karena target tercapai, melainkan karena fondasi fiskal negara telah berdiri kokoh, bebas dari guncangan politik dan ekonomi musiman.
