Robert Andrison
JAKARTA — Kepala Badan Geologi Nasional (BGN), Dr. Ir. Adi Pratama, mengungkapkan potensi pemangkasan signifikan terhadap anggaran program Masyarakat Berdaya Gemilang (MBG) pada tahun 2026. Ancaman ini muncul akibat volatilitas harga minyak mentah global yang secara langsung memengaruhi pendapatan negara dari sektor minyak dan gas, sehingga menuntut penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fluktuasi harga komoditas energi dunia selalu menjadi faktor krusial dalam perencanaan fiskal nasional. Ketika harga minyak global melebihi atau di bawah asumsi APBN, stabilitas keuangan negara dapat terganggu. Penurunan harga minyak berimplikasi langsung pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas, yang menjadi salah satu pilar utama pendapatan.
Program MBG, yang selama ini fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil, telah menunjukkan dampak positif dalam upaya pemerataan pembangunan. Cakupan program ini meliputi pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha mikro, serta pengembangan infrastruktur dasar komunitas. Pemangkasan anggaran dikhawatirkan akan menghambat keberlanjutan inisiatif-inisiatif strategis tersebut.
Dr. Pratama menjelaskan bahwa pemerintah dihadapkan pada dilema sulit dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan keberlanjutan program pembangunan. "Situasi global menuntut kita untuk bersikap realistis dan adaptif. Kita harus membuat keputusan yang berani demi menjaga stabilitas ekonomi makro jangka panjang, meskipun itu berarti mengorbankan beberapa program yang mulia," ujarnya dalam sebuah konferensi pers di kantor BGN, Selasa (20/05/2026).
Pada awal tahun 2026, harga minyak mentah Brent sempat menyentuh level 85 dolar AS per barel, namun kemudian menunjukkan tren penurunan signifikan, terkadang mendekati 60 dolar AS per barel akibat kekhawatiran resesi global dan surplus pasokan dari negara-negara non-OPEC. Kondisi ini jauh dari asumsi awal APBN 2026 yang menargetkan rata-rata harga minyak pada kisaran 75-80 dolar AS per barel.
Perubahan asumsi harga minyak ini secara otomatis memicu revisi proyeksi pendapatan negara. Pemerintah kini tengah mengkaji ulang prioritas belanja, dengan fokus pada sektor-sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur strategis yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Dr. Nita Wijaya, secara terpisah menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak optimal. "Kami akan terus memantau pergerakan harga minyak dan data ekonomi global. Revisi anggaran bukan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang," kata Dr. Nita.
Meskipun demikian, Kepala BGN menekankan pentingnya mencari solusi kreatif agar dampak pemangkasan terhadap MBG dapat diminimalisir. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah kolaborasi dengan sektor swasta atau organisasi internasional untuk pendanaan bersama, atau mengalihkan fokus program ke area yang lebih prioritas dengan alokasi yang lebih efisien.
Analis ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Arya Sentosa, berpendapat bahwa pemerintah perlu transparan dalam menjelaskan urgensi pemangkasan anggaran kepada publik. "Komunikasi yang jelas akan membantu masyarakat memahami tantangan yang dihadapi dan menerima keputusan yang mungkin tidak populer," katanya. Profesor Arya juga menyarankan agar evaluasi program dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area yang bisa dioptimalkan.
BGN sendiri memiliki peran strategis dalam menyediakan data dan analisis terkait potensi sumber daya energi nasional. Informasi ini krusial dalam perumusan kebijakan energi dan proyeksi pendapatan negara dari sektor pertambangan dan migas. Dr. Pratama menambahkan, lembaganya berkomitmen untuk memberikan rekomendasi terbaik guna mendukung ketahanan fiskal negara.
Keputusan final mengenai pemangkasan anggaran MBG dan penyesuaian APBN 2026 diperkirakan akan disampaikan pada akhir kuartal kedua tahun ini, setelah serangkaian rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Publik menantikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan janji-janji pembangunan.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga roda perekonomian tetap bergerak stabil di tengah gejolak global. Prioritas utama adalah melindungi daya beli masyarakat dan menjaga iklim investasi tetap kondusif, sembari tetap adaptif terhadap dinamika harga komoditas dunia.
