Dorry Archiles
JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk menerapkan pola hidup hemat dalam penggunaan gas elpiji (LPG) saat memasak. Imbauan ini disampaikannya guna memastikan efisiensi konsumsi energi rumah tangga dan menekan beban subsidi negara di tengah fluktuasi harga komoditas global yang terus menantang pada awal Maret 2026.
Secara eksplisit, Bahlil menyatakan, "Kalau masak pakai LPG, jangan kompornya boros." Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya kesadaran individual terhadap praktik memasak sehari-hari yang berpotensi menyedot lebih banyak gas dari seharusnya.
Pemerintah Indonesia, melalui APBN, menanggung beban subsidi energi yang signifikan, termasuk untuk LPG 3 kilogram bersubsidi yang menjadi tulang punggung rumah tangga miskin dan rentan. Kenaikan harga minyak mentah dunia serta gejolak geopolitik global acapkali memicu lonjakan biaya impor LPG, sehingga menambah tekanan fiskal bagi negara.
Borosnya penggunaan kompor, baik karena perawatan yang kurang optimal, penempatan panci yang tidak tepat, atau api yang terlalu besar tanpa kontrol, secara langsung berkontribusi pada peningkatan konsumsi gas. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga memperbesar anggaran subsidi yang harus digelontorkan pemerintah.
Pemerintah terus berkomitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, tanpa dukungan dari publik dalam bentuk efisiensi, upaya ini akan semakin berat dihadapkan pada realitas ekonomi global yang tak menentu.
Beberapa cara sederhana untuk menghemat penggunaan LPG meliputi rutin membersihkan tungku kompor agar api biru sempurna, menggunakan peralatan masak yang sesuai dengan ukuran api, serta memastikan tidak ada kebocoran pada selang dan regulator gas. Praktik memasak seperti memotong bahan makanan lebih kecil juga dapat mempersingkat waktu memasak.
Efisiensi energi di tingkat rumah tangga memiliki dampak berganda terhadap perekonomian nasional. Pengurangan impor LPG dapat membantu memperbaiki neraca perdagangan dan stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, dana subsidi yang bisa dihemat dapat dialihkan untuk program-program pembangunan lain yang lebih produktif.
Ekonom energi dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Anita Wijaya, yang dihubungi terpisah, sepakat dengan imbauan Bahlil. "Edukasi mengenai efisiensi energi harus terus digalakkan. Subsidi seharusnya menjadi jaring pengaman, bukan mendorong konsumsi boros. Kesadaran kolektif adalah kunci utama," tuturnya.
Sebelumnya, berbagai kampanye hemat energi telah diluncurkan pemerintah, namun dampaknya belum optimal. Momentum ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengadopsi gaya hidup hemat energi sebagai bagian dari ketahanan energi nasional jangka panjang.
Kementerian Investasi bersama kementerian terkait lainnya diharapkan terus bersinergi dalam mensosialisasikan pentingnya penggunaan energi yang bijak. Langkah ini krusial demi menjaga keberlanjutan fiskal negara dan memastikan energi tetap tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah dinamika global.
