Debby Wijaya
YERUSALEM — Pemerintah Israel secara tegas menolak memasukkan Lebanon, khususnya wilayah perbatasan selatan yang dikuasai kelompok militan Hezbollah, ke dalam kesepakatan gencatan senjata komprehensif yang sedang diupayakan. Penolakan ini berakar pada kalkulasi militer strategis yang kompleks, di tengah upaya intensif para mediator internasional untuk meredakan eskalasi konflik regional pada awal tahun 2026. Keputusan tersebut menciptakan celah signifikan dalam peta jalan perdamaian yang lebih luas.
Sumber-sumber diplomatik yang mengikuti negosiasi menyebutkan bahwa prioritas utama Israel adalah mempertahankan keunggulan operasional di perbatasan utara. Kalkulasi militer Israel berfokus pada potensi ancaman berkelanjutan dari Hezbollah, yang dipandang sebagai aktor independen dengan agenda yang mungkin tidak sepenuhnya terikat oleh kesepakatan gencatan senjata umum.
Keputusan ini diambil setelah serangkaian insiden dan ketegangan di sepanjang Garis Biru yang memisahkan kedua negara dalam beberapa bulan terakhir tahun 2025 dan awal 2026. Hezbollah, dengan persenjataan dan dukungan Iran, dianggap Tel Aviv sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan penanganan berbeda dibandingkan kelompok lain dalam konflik yang lebih luas di wilayah tersebut.
Penolakan Israel telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan PBB dan negara-negara Barat yang berupaya menstabilkan Timur Tengah. Mereka berpendapat bahwa kesepakatan parsial berpotensi memicu konflik di tempat lain, mengancam kestabilan yang rapuh di Lebanon yang sudah menghadapi krisis ekonomi dan politik mendalam.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah pernyataan kepada Knesset pada bulan Februari 2026, menegaskan bahwa keamanan warga Israel adalah yang utama. "Kami tidak akan berkompromi dengan ancaman di perbatasan utara kami. Setiap kesepakatan harus secara konkret mengatasi ancaman dari Hezbollah, dan hingga saat itu, kami akan mempertahankan opsi militer kami," ujar Netanyahu.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lebanon menyatakan kekecewaan atas sikap Israel. Lebanon, melalui saluran diplomatiknya, terus menyerukan gencatan senjata menyeluruh yang mencakup semua wilayah demi stabilitas regional dan memungkinkan fokus pada pemulihan internal pascakonflik.
Analis keamanan regional, Dr. Amir Shahar dari Universitas Tel Aviv, menilai bahwa langkah Israel ini adalah upaya untuk menekan Hezbollah secara terpisah. "Israel ingin menghindari memberikan legitimasi atau ruang gerak bagi Hezbollah melalui gencatan senjata umum. Mereka mungkin mencari kesepakatan bilateral atau tindakan militer unilateral yang lebih spesifik," jelas Shahar dalam sebuah wawancara.
Sejarah konflik antara Israel dan Lebanon dipenuhi dengan periode ketegangan dan peperangan, yang paling signifikan terjadi pada tahun 2006. Sejak saat itu, meskipun ada kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL), perbatasan tetap menjadi titik panas yang memicu kecemasan.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah mendesak semua pihak untuk menunjukkan fleksibilitas maksimal dalam negosiasi. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah terus melakukan kunjungan maraton antara Yerusalem, Beirut, dan ibu kota regional lainnya, mencoba menjembatani perbedaan pandangan.
Namun, perbedaan fundamental antara Israel dan Lebanon terkait status Hezbollah dan demarkasi perbatasan yang belum tuntas, membuat prospek gencatan senjata yang menyeluruh terasa semakin sulit. Kalkulasi militer Israel jelas menunjukkan preferensi untuk menjaga kemampuan responsif daripada mengikat diri pada kesepakatan yang dianggap kurang melindungi.
Para pengamat geopolitik memperingatkan bahwa tanpa resolusi komprehensif, wilayah selatan Lebanon dapat menjadi zona konflik yang berlarut-larut, dengan konsekuensi kemanusiaan yang parah bagi penduduk sipil di kedua sisi perbatasan.
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, juga menekankan pentingnya menjaga deterrent atau efek gentar terhadap kelompok militan. "Kemampuan kami untuk merespons setiap agresi harus tetap utuh. Mengikat tangan kami dalam gencatan senjata luas tanpa mengatasi akar masalah adalah kesalahan strategis," tegas Gallant pada sebuah konferensi pers virtual.
Langkah Israel ini, meskipun menuai kritik dari beberapa pihak internasional, konsisten dengan doktrin keamanan nasionalnya yang menekankan pada tindakan preemptif dan responsif terhadap ancaman yang dianggap langsung. Fokusnya adalah mengisolasi ancaman Hezbollah dari masalah regional lainnya.
Diplomat senior Uni Eropa yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan frustrasinya. "Negosiasi ini adalah tarian yang rumit. Setiap penolakan untuk memperluas cakupan gencatan senjata hanya menambah kompleksitas dan mengurangi peluang stabilitas jangka panjang," ujarnya.
Kendati demikian, upaya untuk mencapai konsensus tidak berhenti. Pembicaraan tingkat rendah dilaporkan terus berlangsung melalui mediator pihak ketiga, dengan harapan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua aktor utama. Namun, tantangan untuk menyelaraskan kalkulasi militer yang berbeda tetap besar.
