Dorry Archiles
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk segera melakukan penghematan anggaran serta mempertimbangkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah strategis ini ditempuh sebagai respons antisipatif terhadap eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memicu gejolak ekonomi global dan lonjakan harga energi, yang dapat berdampak langsung pada stabilitas fiskal nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo usai memimpin rapat koordinasi terbatas di Istana Negara, Rabu (22/10/2026), yang membahas dinamika krisis global dan proyeksinya terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kondisi saat ini menuntut pemerintah untuk bersikap proaktif, bukan reaktif, demi menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
“Kita harus berhemat. Situasi global, terutama di Timur Tengah, menunjukkan ketidakpastian yang tinggi. Potensi kenaikan harga minyak dunia akan menekan anggaran subsidi kita. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga harus mencari celah untuk efisiensi, dari hal terkecil hingga terbesar,” ujar Presiden Prabowo.
Penghematan yang dimaksud mencakup berbagai pos, mulai dari perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat dan seminar, hingga pengadaan barang dan jasa yang dinilai kurang prioritas. Pemerintah menargetkan pemangkasan belanja operasional yang tidak esensial tanpa mengganggu pelayanan publik dan program prioritas nasional.
Terkait kebijakan WFH bagi ASN, Presiden Prabowo meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Keuangan untuk segera mengkaji implementasinya. Tujuan utama dari kajian ini adalah mengevaluasi potensi penghematan biaya operasional perkantoran, termasuk listrik, air, dan konsumsi bahan bakar kendaraan dinas maupun pribadi ASN.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang turut hadir dalam rapat, menjelaskan bahwa gejolak harga minyak mentah dan pangan global akibat konflik berisiko meningkatkan inflasi serta memperlebar defisit neraca perdagangan. “Kajian WFH tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi, tetapi juga bagaimana menjaga produktivitas kerja ASN dalam skema tersebut. Ini akan menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko fiskal kita,” terang Sri Mulyani.
Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar, terutama Jakarta, yang kerap menjadi masalah kronis. Meskipun bukan tujuan utama, dampak positif terhadap lingkungan dan kualitas hidup perkotaan akan menjadi nilai tambah.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Budi Santoso, mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Menurutnya, inisiatif WFH, jika diimplementasikan dengan strategi yang matang, dapat menjadi solusi cerdas. “Namun, tantangannya adalah memastikan infrastruktur digital memadai di semua wilayah dan menjamin akuntabilitas serta pengawasan kinerja ASN,” kata Budi Santoso.
Skema WFH bukan barang baru bagi ASN. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa model kerja ini dapat diterapkan. Namun, kali ini fokusnya bergeser dari mitigasi penyebaran virus menjadi efisiensi anggaran dan antisipasi dampak ekonomi global yang lebih luas.
Pemerintah berencana untuk menyosialisasikan secara bertahap hasil kajian dan detail implementasi penghematan serta WFH. Diharapkan, seluruh elemen birokrasi dapat memahami urgensi kebijakan ini demi menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Keputusan akhir mengenai persentase ASN yang akan menerapkan WFH dan jadwal penerapannya akan ditentukan setelah kajian menyeluruh rampung.
