Debby Wijaya
JAKARTA — Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada kalangan pengusaha nasional. Dalam pidato di hadapan sejumlah pelaku usaha terkemuka, Prabowo menekankan kewajiban mutlak untuk mematuhi setiap regulasi dan hukum yang berlaku, mengingatkan bahwa besarnya kekayaan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan legalitas yang ketat.
Pernyataan lugas tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Forum Investasi Nasional di Jakarta. Ia secara eksplisit meminta kalangan pengusaha yang telah mapan dan menikmati fasilitas kemudahan berusaha agar tidak mencari celah hukum atau melanggar ketentuan administrasi, mulai dari perpajakan hingga standar lingkungan hidup.
“Saya harus mengatakan ini terus terang. Kalian (pengusaha besar) sudah besar, sudah kaya raya. Negara memberikan kalian kesempatan. Maka, kalian harus patuh kepada peraturan,” ujar Prabowo dengan intonasi tegas, yang disambut keheningan audiens. Pesan ini menegaskan orientasi pemerintahan baru dalam penegakan kepastian hukum.
Peringatan ini disinyalir merespons isu-isu ketidakpatuhan korporasi yang belakangan mencuat, terutama terkait tata kelola sumber daya alam dan praktik monopoli yang merugikan. Pemerintah mendatang berkomitmen memperkuat penegakan hukum demi menciptakan iklim usaha yang adil bagi semua tingkatan bisnis, dari UMKM hingga korporasi raksasa.
Prabowo menggarisbawahi bahwa kepatuhan regulasi bukan sekadar masalah teknis birokrasi, melainkan fondasi penting pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ia menyinggung perlunya sinergi antara pertumbuhan modal dan kepastian hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, ketika entitas bisnis besar abai terhadap aturan, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial bagi negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Kepentingan nasional harus selalu menjadi prioritas utama di atas keuntungan individu atau korporasi tertentu.
Rencana pemerintahan baru Prabowo-Gibran disebut akan mengintegrasikan sistem pengawasan kepatuhan yang lebih ketat, khususnya pada sektor-sektor strategis yang melibatkan ekstraksi sumber daya alam dan pengelolaan infrastruktur vital negara. Langkah ini bertujuan meminimalisir praktik-praktik yang merusak integritas pasar.
Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Budi Santoso, menilai teguran Prabowo sebagai langkah yang tepat waktu dan krusial. “Sinyal ini penting untuk memastikan bahwa era kemudahan investasi tidak diterjemahkan sebagai kebebasan tanpa batas. Keseimbangan antara insentif dan sanksi harus ditegakkan secara proporsional,” kata Budi Santoso saat dihubungi Cognito Daily.
Isu kepatuhan hukum pengusaha besar telah menjadi sorotan beberapa kali dalam masa pemerintahan sebelumnya. Prabowo tampak melanjutkan agenda penertiban tersebut dengan penekanan yang lebih eksplisit dan personal, menargetkan langsung para pelaku usaha papan atas.
Tuntutan kepatuhan ini sejalan dengan ambisi pemerintahan terpilih untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjamin pemerataan ekonomi. Dana dan sumber daya yang hilang akibat ketidakpatuhan regulasi dan pajak dianggap menghambat program pembangunan yang bersifat inklusif.
Pesan ini menjadi mandat jelas bagi dunia usaha menjelang transisi kepemimpinan. Pemerintah baru menuntut tanggung jawab penuh dari para pemain utama ekonomi untuk berkontribusi positif melalui kepatuhan fiskal dan etika bisnis yang tinggi, jauh dari fokus pada akumulasi kapital semata. Ketegasan nada Prabowo menunjukkan bahwa isu tata kelola perusahaan besar akan menjadi salah satu fokus utama dalam lima tahun mendatang.
