Angela Stefani
PARIS – Para intelektual dan pegiat pendidikan di Prancis secara masif mendesak pemerintah untuk menjadikan penguasaan kemampuan menulis sebagai prioritas nasional yang fundamental. Seruan ini muncul saat Menteri Pendidikan Nasional, Edouard Geffray, gencar menggaungkan pentingnya akuisisi bahasa menjelang tahun ajaran baru 2026/2027.
Sorotan terhadap urgensi literasi tulis ini mencuat melalui sebuah opini di media kenamaan Le Monde. Penulis ternama Rachid Santaki, yang dikenal sebagai penyelenggara dikte massal, bersama konsultan pendidikan Mélina Cohen-Setton, secara eksplisit menyatakan bahwa “penguasaan menulis muncul sebagai isu demokratis yang krusial bagi masa depan Prancis.”
Keduanya berpendapat bahwa pondasi demokrasi tidak hanya bertumpu pada kebebasan berbicara, tetapi juga pada kemampuan setiap warga negara untuk mengekspresikan pikiran, argumen, dan partisipasinya secara tertulis. Tanpa kemampuan ini, mereka meyakini terjadi ketimpangan akses terhadap informasi dan partisipasi publik.
Rachid Santaki, dengan pengalaman puluhan tahun menggelar acara dikte di berbagai komunitas, melihat langsung bagaimana rendahnya kemampuan menulis dapat menghambat individu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam skala yang lebih besar, memengaruhi partisipasi politik dan sosial.
Menurut Santaki, solusi tidak selalu harus kompleks. Ia mengusulkan sebuah “gerakan sederhana” yang dapat diimplementasikan siapa saja: “Mendedikasikan sepuluh menit setiap hari untuk menulis.” Kebiasaan kecil ini, imbuhnya, secara kumulatif akan membangun keterampilan dan kepercayaan diri dalam berekspresi secara tertulis.
Pendekatan ini kontras namun melengkapi fokus yang disampaikan oleh Edouard Geffray. Geffray, yang pada tahun 2026 tetap mengemban jabatan Menteri Pendidikan Nasional Prancis, memang menekankan betapa krusialnya penguasaan dasar-dasar bahasa sejak usia dini. Namun, Santaki dan Cohen-Setton melihat menulis sebagai tahapan lanjutan yang tidak kalah vital.
Mélina Cohen-Setton menambahkan bahwa kebijakan pendidikan harus melihat penguasaan bahasa dan menulis sebagai dua sisi mata uang yang saling terkait. Akuisisi bahasa berfungsi sebagai gerbang awal, sementara menulis adalah alat untuk mengelola dan mengkomunikasikan pemikiran yang terstruktur dan kritis.
Kondisi literasi di Prancis sendiri kerap menjadi perdebatan. Berbagai studi menunjukkan adanya disparitas kemampuan menulis antarwilayah dan kelompok sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya generasi yang kesulitan berargumen secara tertulis, sebuah kelemahan fundamental dalam masyarakat demokratis yang kompleks.
Isu ini juga relevan dengan berbagai tantangan yang dihadapi sistem pendidikan Prancis. Misalnya, tekanan terhadap institusi pendidikan sempat mencuat saat ratusan sekolah swasta di Prancis menerima peringatan tegas pemerintah terkait berbagai pelanggaran atau standar pengajaran.
Penguasaan menulis, bagi Santaki dan Cohen-Setton, bukan sekadar keterampilan akademis, melainkan sebuah 'kekuatan' yang memungkinkan individu untuk memahami dunia, mengartikulasikan pandangan, dan pada akhirnya, berkontribusi secara bermakna pada wacana publik. Ini adalah fondasi untuk warga negara yang aktif dan berdaya.
Perdebatan ini diharapkan dapat memicu diskusi yang lebih luas tentang reformasi kurikulum pendidikan. Apakah sepuluh menit menulis setiap hari dapat mengubah wajah literasi Prancis? Jawabannya mungkin terletak pada konsistensi dan komitmen kolektif, dari individu hingga kebijakan tingkat nasional.
Pelajaran dari pengalaman daerah seperti Korsika yang mencoba pendekatan inovatif dalam pendidikan, seperti mengubah matematika menjadi kegembiraan kolektif, menunjukkan bahwa perubahan metodologi bisa membawa dampak signifikan.
Para pakar berharap, pemerintah Prancis melalui Kementerian Pendidikan Nasional, dapat merespons seruan ini dengan kebijakan yang lebih komprehensif. Prioritas pada penguasaan menulis diyakini akan memperkuat kapasitas intelektual dan demokratis bangsa di tengah kompleksitas global.
Investasi pada literasi menulis adalah investasi jangka panjang. Ini bukan hanya tentang menghasilkan siswa yang pandai ujian, tetapi juga warga negara yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan menjadi bagian integral dari proses demokrasi.
