Stefani Rindus
PONOROGO — Sebuah temuan mengejutkan mengungkap adanya praktik sanitasi pangan yang sangat mengkhawatirkan di lingkungan pendidikan, setelah tim inspeksi mendadak (sidak) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menemukan dapur Program Pemberian Makanan Tambahan (SPPG) sebuah Sekolah Dasar (SD) beroperasi tepat di bawah kandang burung walet yang aktif.
Kejadian ini terungkap pada Selasa pekan ini, memicu kekhawatiran serius mengenai potensi pencemaran kotoran unggas yang membahayakan kesehatan ratusan siswa penerima manfaat makanan tambahan tersebut. Lokasi dapur yang kontroversial ini secara fisik berdempetan dengan bangunan utama sekolah, sementara langit-langitnya merupakan alas dari kandang walet yang menghasilkan sarang bernilai ekonomis tinggi.
Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo, Dr. Riana Sasmita, menyatakan pihaknya terkejut dengan kondisi higienis yang ditemukan. “Ini melanggar semua standar kelayakan pengolahan pangan, terutama untuk anak usia sekolah. Kami menemukan bukti nyata adanya guano (kotoran walet) yang berpotensi jatuh langsung ke area persiapan makanan,” ujar Dr. Riana saat dikonfirmasi Cognito Daily.
Dr. Riana menekankan bahwa kotoran burung walet membawa risiko patogen, termasuk bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit gastrointestinal atau bahkan infeksi pernapasan serius pada anak-anak. Kontaminasi silang (cross-contamination) merupakan ancaman kesehatan publik yang tidak dapat diabaikan, mengingat vitalnya Program Pemberian Makanan Tambahan untuk perbaikan gizi siswa.
Inspeksi ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aroma tidak sedap yang kerap tercium di sekitar area sekolah tersebut. Tim yang melibatkan petugas kesehatan lingkungan segera menindaklanjuti, dan dalam hitungan jam, mereka mendapati fakta bahwa pihak pengelola sengaja menutup-nutupi kondisi dapur yang fatal ini.
Menurut Kepala Bidang Pengawasan Pangan Dinskes Ponorogo, Adi Nugroho, lokasi dapur tersebut dipilih karena keterbatasan lahan yang dialami pihak yayasan. Namun, alasan ini tidak dapat membenarkan pelanggaran berat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Pangan Jasa Boga.
“Saat kami tiba, proses pengolahan makanan untuk besok pagi sedang berlangsung. Kondisi ini membuktikan bahwa praktik berisiko tinggi ini telah berlangsung selama periode program berjalan,” jelas Adi Nugroho. Ia menambahkan, pihaknya langsung mengeluarkan surat perintah penutupan sementara fasilitas dapur tersebut sambil menunggu tindakan korektif menyeluruh.
Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, melalui juru bicaranya, menyampaikan penyesalan mendalam dan memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan akan dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban. Mereka mengakui bahwa pengawasan teknis dan sanitasi terhadap penyedia SPPG harus diperketat secara signifikan.
Meskipun pihak yayasan sekolah berdalih bahwa mereka selalu membersihkan area dapur secara rutin, keberadaan kandang walet di atas area pengolahan makanan merupakan risiko struktural yang tidak dapat dihilangkan tanpa relokasi total. Nilai ekonomi dari sarang walet diduga menjadi faktor utama mengapa pemilik lahan enggan merelokasi kandang tersebut, meski mengorbankan keamanan pangan siswa.
Kejadian ini berfungsi sebagai pengingat keras bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terpadu antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Audit mendalam terhadap seluruh fasilitas Program Pemberian Makanan Tambahan di Ponorogo kini menjadi agenda mendesak untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Pemerintah daerah dituntut untuk segera merevisi prosedur standar operasional (SOP) sanitasi fasilitas pendidikan yang melibatkan pengolahan makanan. Memastikan bahwa setiap dapur SPPG memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan minimum merupakan investasi krusial dalam masa depan gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa.
Pihak kepolisian setempat mengindikasikan bahwa jika ditemukan unsur kesengajaan yang membahayakan nyawa atau kesehatan anak, kasus ini dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pangan.
