Robert Andrison
WASHINGTON D.C. — Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini melontarkan desakan kontroversial agar Tiongkok dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) segera turun tangan meredakan ketegangan di Selat Hormuz. Permintaan mendadak ini, yang disampaikannya pada awal Februari 2026 di platform media sosial pribadinya, justru disambut dingin, bahkan cenderung diabaikan oleh kedua pihak yang disasar. Inisiatif Trump ini muncul di tengah eskalasi krisis navigasi dan keamanan maritim yang mengancam jalur pelayaran minyak vital dunia.
Krisis di Selat Hormuz telah mencapai titik kritis, dipicu oleh serangkaian insiden provokatif dan pelanggaran batas wilayah perairan internasional. Ketegangan antara Iran dan sejumlah negara Teluk memburuk drastis, menyebabkan kekhawatiran global terhadap potensi gangguan pasokan energi dan stabilitas ekonomi dunia. Situasi ini mendorong banyak pihak menyerukan deeskalasi segera, meskipun pendekatan yang diambil Trump terbukti tidak efektif.
Melalui unggahan di 'Truth Social', Trump secara eksplisit menyerukan Tiongkok, sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang sedang tumbuh, serta NATO, aliansi pertahanan terbesar di dunia, untuk bertindak tegas. Ia berargumen bahwa kedua entitas tersebut memiliki kepentingan besar dalam menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas regional, dan oleh karenanya, harus memikul tanggung jawab lebih besar dalam mengatasi krisis ini. Pernyataannya itu menciptakan gelombang diskusi di kalangan pengamat politik dan media internasional.
Beijing, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menanggapi desakan tersebut dengan diplomasi hati-hati namun tegas. Wang menegaskan bahwa Tiongkok memprioritaskan penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi, bukan intervensi militer. Ia menekankan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain dan menyatakan bahwa Tiongkok akan terus memainkan peran konstruktif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Penolakan ini mencerminkan kebijakan luar negeri Tiongkok yang konsisten.
Sementara itu, Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, juga memberikan respons yang menunjukkan keengganan aliansi tersebut untuk terlibat langsung. Rutte menyatakan bahwa mandat NATO utamanya berpusat pada keamanan kolektif negara-negara anggotanya di wilayah Atlantik Utara dan Eropa. Meskipun mengakui pentingnya Selat Hormuz bagi keamanan global, ia mengindikasikan bahwa NATO tidak memiliki rencana untuk mengerahkan kekuatan militer ke kawasan tersebut tanpa konsensus luas di antara negara anggota dan analisis mendalam mengenai implikasi geostrategis.
Para analis politik menilai bahwa desakan Trump, meskipun mungkin bertujuan baik, kurang mempertimbangkan dinamika geopolitik saat ini. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Georgetown, Dr. Sarah Miller, menyatakan, "Trump masih beroperasi dengan pola pikir kepresidenannya, namun realitasnya ia kini adalah warga negara biasa yang mengeluarkan pernyataan. Tiongkok dan NATO memiliki agenda dan perhitungan strategis masing-masing, yang tidak dapat dengan mudah diintervensi oleh desakan individu."
Keengganan Beijing dan Brussels untuk memenuhi permintaan Trump menggarisbawahi pergeseran lanskap kekuatan global. Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden atau kemungkinan pemerintahan berikutnya pada 2026, telah menekankan pentingnya kerja sama multilateral dan pendekatan diplomatik yang terukur, berbeda dengan gaya "diplomasi Twitter" yang sering digunakan Trump di masa lalu. Permintaan ini juga menyoroti keterbatasan pengaruh seorang mantan pemimpin di panggung dunia.
Situasi di Selat Hormuz sendiri terus menjadi fokus perhatian. Pasukan maritim dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, masih berpatroli di kawasan itu untuk memastikan keamanan pelayaran. Namun, insiden-insiden kecil yang melibatkan kapal dagang dan pasukan angkatan laut regional tetap saja terjadi, menjaga ketegangan di ambang batas. Permintaan Trump tampaknya tidak banyak mengubah realitas operasional di lapangan.
Dari sisi negara-negara Teluk, beberapa pejabat, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan frustrasi terhadap kurangnya koordinasi internasional yang efektif. Mereka menyambut baik setiap inisiatif untuk menstabilkan Selat Hormuz, namun juga menekankan bahwa solusi jangka panjang harus datang dari upaya diplomatik yang melibatkan semua pihak, bukan sekadar respons ad hoc terhadap desakan tertentu.
Apabila ketegangan di Selat Hormuz terus berlanjut tanpa intervensi diplomatik atau militer yang lebih terkoordinasi, konsekuensinya bisa sangat merugikan. Harga minyak dunia berpotensi melonjak, rantai pasokan global terganggu, dan stabilitas kawasan Timur Tengah akan semakin terancam. Desakan Trump, meski tidak diindahkan, setidaknya menarik perhatian kembali pada urgensi krisis ini.
Kisah desakan Trump yang tak digubris oleh Tiongkok dan NATO di Selat Hormuz ini menjadi cerminan kompleksitas geopolitik modern. Ini menunjukkan bahwa bahkan suara dari mantan pemimpin dunia sekalipun kini menghadapi hambatan signifikan ketika berhadapan dengan kepentingan nasional yang berlainan dan struktur aliansi yang telah mapan. Selat Hormuz tetap menjadi barometer ketegangan global, menanti solusi yang lebih komprehensif dari komunitas internasional.
