Stefani Rindus
WASHINGTON — Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini menyuarakan seruan mendesak kepada negara-negara sekutu global agar bergabung dalam upaya pengamanan Selat Hormuz. Langkah ini, yang dilontarkan di tengah eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia pada awal tahun 2026, memicu respons beragam dari berbagai ibu kota dunia, mulai dari dukungan hati-hati hingga penolakan tegas.
Pernyataan Trump tersebut muncul setelah serangkaian insiden maritim yang dilaporkan mengancam stabilitas jalur pelayaran strategis tersebut, rute krusial bagi seperlima pasokan minyak dunia. Ia menegaskan urgensi pembentukan koalisi maritim yang kuat untuk melawan potensi ancaman dan menjaga kebebasan navigasi internasional.
Melalui platform media sosialnya dan wawancara eksklusif, Trump berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak seharusnya menanggung beban pengamanan sendirian. "Sekutu kita, yang sangat bergantung pada minyak yang melewati Selat Hormuz, harus berkontribusi secara proporsional. Ini bukan hanya masalah Amerika, ini masalah global," ujarnya, merujuk pada prinsip pembagian beban yang sering ia gaungkan saat menjabat sebagai presiden.
Seruan mantan pemimpin Negara Adidaya itu segera mengundang polemik. Beberapa negara menyatakan kesiapan untuk mempertimbangkan, sementara sebagian besar lainnya menyikapi dengan kehati-hatian, khawatir akan potensi provokasi lebih lanjut di wilayah yang sudah rentan.
Dari Eropa, Inggris dan Prancis menunjukkan sikap hati-hati. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa London "secara kontinu memantau situasi di Selat Hormuz" dan "akan bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan keamanan maritim melalui jalur diplomatik dan pertahanan yang proporsional." Jerman, di sisi lain, menekankan pentingnya solusi diplomatik dan menolak gagasan pengerahan militer skala besar.
Jepang, sebagai salah satu importir minyak terbesar dunia, menyambut baik diskusi mengenai keamanan maritim namun menekankan bahwa setiap keterlibatan harus berdasarkan kerangka hukum internasional dan tidak memperburuk situasi regional. Korea Selatan juga menyatakan keprihatinan serupa, memprioritaskan dialog damai.
Di sisi lain spektrum, Iran, yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, mengecam keras pernyataan Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut seruan tersebut sebagai "intervensi asing yang tidak bertanggung jawab dan hanya akan memperkeruh situasi." Mereka menegaskan bahwa keamanan Teluk Persia adalah tanggung jawab negara-negara regional semata.
Beberapa negara Teluk Arab, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang seringkali menjadi target ancaman di kawasan, menyambut baik potensi peningkatan keamanan. Namun, mereka juga berhati-hati dalam menanggapi seruan langsung dari figur non-pemerintah Amerika Serikat, lebih memilih koordinasi melalui saluran resmi dengan pemerintahan AS yang berkuasa.
Pemerintahan Presiden Joe Biden di Washington, yang saat ini mengemban amanah, belum memberikan tanggapan resmi eksplisit terhadap seruan spesifik Trump. Namun, Departemen Pertahanan AS telah berulang kali menyatakan komitmennya terhadap keamanan maritim di kawasan dan melanjutkan operasi anti-pembajakan serta patroli rutin bekerja sama dengan sekutu tertentu.
Analis geopolitik dari Universitas Georgetown, Dr. Aisha Rahman, menyoroti kompleksitas usulan Trump. "Meskipun niat untuk mengamankan jalur vital itu baik, seruan dari mantan presiden bisa jadi kontraproduktif. Ini dapat dipandang sebagai upaya politisasi isu keamanan atau bahkan menantang otoritas administrasi yang berkuasa," jelasnya. Rahman menambahkan bahwa konsensus internasional yang kuat diperlukan untuk setiap misi semacam itu.
Kekhawatiran akan stabilitas Selat Hormuz secara langsung memengaruhi pasar komoditas global. Ketegangan yang terus-menerus diyakini dapat memicu lonjakan harga minyak mentah, yang pada gilirannya akan berdampak pada inflasi global dan pemulihan ekonomi pascapandemi yang masih rapuh.
Pembentukan koalisi pengamanan maritim yang efektif dan berjangka panjang di Selat Hormuz menghadapi tantangan besar. Selain perbedaan kepentingan politik dan ekonomi antarnegara, isu kedaulatan, yurisdiksi, dan aturan keterlibatan militer menjadi batu sandungan utama yang harus diselesaikan.
Situasi di Selat Hormuz juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang lebih luas, termasuk negosiasi nuklir Iran yang belum menemukan titik terang dan persaingan pengaruh antara kekuatan global di Timur Tengah.
Dengan demikian, seruan Donald Trump untuk mengamankan Selat Hormuz oleh sekutu global menjadi cerminan dari kompleksitas dan volatilitas keamanan maritim di salah satu titik paling strategis di dunia. Respons dunia yang terpecah belah menggarisbawahi bahwa solusi untuk menjaga stabilitas di kawasan ini memerlukan pendekatan yang lebih terpadu, hati-hati, dan diplomatik daripada sekadar seruan militer.
