Edward DP Situmorang
JAKARTA — Pemerintah Indonesia serius mengkaji potensi penerapan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan mulai tahun 2026, sebuah inisiatif yang digadang dapat menyeimbangkan produktivitas dan kualitas hidup. Namun, wacana ini akan disertai pengecualian signifikan bagi sektor-sektor krusial demi menjaga operasional layanan publik dan stabilitas ekonomi nasional.
Diskusi mengenai kebijakan ini mengemuka di tengah upaya berkelanjutan pemerintah untuk mengoptimalkan mobilitas perkotaan, mengurangi tingkat polusi, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja pascapandemi. Konsep WFH satu hari per minggu diyakini mampu menjadi solusi adaptif yang berkelanjutan.
Wakil Presiden Republik Indonesia, pada sebuah forum ekonomi di Jakarta awal November 2026, menyoroti pentingnya fleksibilitas kerja namun tetap menjamin keberlangsungan sektor-sektor vital. "Fleksibilitas harus berjalan seiring dengan prioritas nasional. Beberapa sektor tidak dapat ditoleransi untuk berhenti beroperasi, bahkan sehari pun," ujarnya.
Sektor-sektor yang berpotensi dikecualikan dari kebijakan WFH 1 hari dalam sepekan ini meliputi layanan kesehatan, transportasi publik, energi, keamanan, serta manufaktur dengan operasional berkelanjutan. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap dampak potensial pada rantai pasok dan pelayanan esensial masyarakat.
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Kepala Biro Humas, yang dikonfirmasi Cognito Daily, menyatakan bahwa kajian komprehensif sedang dilakukan. "Kami mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari dampak ekonomi, sosial, hingga infrastruktur digital. Draft peraturan sedang disiapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, yang setiap tahun menelan kerugian triliunan rupiah akibat produktivitas yang terhambat. Selain itu, pengurangan mobilitas pekerja juga diproyeksikan berkontribusi pada penurunan emisi karbon.
Di sisi lain, penerapan WFH juga membawa tantangan, terutama dalam hal pengawasan kinerja dan menjaga kohesi tim. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyuarakan kekhawatiran terkait potensi penurunan produktivitas di beberapa jenis usaha yang sangat bergantung pada interaksi langsung dan pengawasan fisik.
Para ahli ekonomi menilai bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sektor mana yang betul-betul dikecualikan dan bagaimana implementasi pengawasan kinerja dilakukan. "Penting untuk membuat daftar pengecualian yang jelas dan terukur, agar tidak menimbulkan ambiguitas dan disrupsi ekonomi," kata seorang ekonom dari Universitas Indonesia.
Bagi para pekerja, wacana WFH 1 hari dalam sepekan disambut positif. Survei internal di beberapa perusahaan multinasional menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja berkorelasi dengan peningkatan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Ini juga memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menyeimbangkan tuntutan karier dengan kehidupan pribadi.
Pemerintah juga tengah mempersiapkan infrastruktur digital yang lebih mumpuni, termasuk pemerataan akses internet dan keamanan siber, sebagai penopang utama keberlangsungan WFH. Investasi dalam teknologi ini menjadi krusial agar kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien.
Pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi modal berharga dalam perumusan kebijakan ini. Banyak perusahaan dan instansi pemerintah telah merasakan langsung manfaat serta tantangan WFH, yang kini menjadi bahan evaluasi untuk rancangan aturan yang lebih matang.
Tahap selanjutnya adalah finalisasi draf peraturan dan sosialisasi kepada publik serta pelaku usaha. Diharapkan, keputusan akhir mengenai WFH satu hari dalam sepekan, termasuk daftar sektor pengecualian, dapat diumumkan sebelum akhir tahun 2026, memberikan waktu bagi perusahaan untuk beradaptasi.
Dengan kebijakan yang terukur dan implementasi yang cermat, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan, selaras dengan dinamika global dan kebutuhan masyarakat modern.
Pelibatan aktif dari serikat pekerja, asosiasi bisnis, dan pakar ketenagakerjaan menjadi kunci untuk merumuskan regulasi yang inklusif dan adil, menjamin hak-hak pekerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
