Chris Robert
JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, menghadapi tuntutan hukuman 18 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada pertengahan Februari 2026. Tuntutan berat ini dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan sistem teknologi pendidikan yang merugikan negara triliunan rupiah.
Tim JPU, yang dipimpin oleh Adi Prasetya, secara tegas menyatakan Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam pembacaan tuntutan setebal ratusan halaman, JPU menguraikan secara rinci peran Nadiem Makarim sebagai kuasa pengguna anggaran yang dinilai lalai, bahkan disinyalir aktif, dalam memuluskan proyek fiktif atau mark-up pengadaan platform digital pembelajaran. Kerugian negara diperkirakan mencapai 3,5 triliun rupiah.
Persidangan yang telah berlangsung sejak akhir 2025 itu selalu menarik perhatian publik, mengingat Nadiem Makarim merupakan sosok yang pernah dielu-elukan sebagai ikon transformasi digital dan pendidikan. Ruang sidang dipenuhi jurnalis dan pengamat hukum yang mengikuti setiap perkembangan.
Tuntutan 18 tahun penjara ini tidak hanya mencakup hukuman badan, tetapi juga denda sebesar 1 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar 2,5 triliun rupiah. Jika uang pengganti tidak dapat dibayarkan, harta benda terdakwa akan disita untuk dilelang.
Di balik ketegasan tuntutan hukum, suasana haru dan kekecewaan publik tak terhindarkan. Sejumlah pengamat sosial dan politik menyebutkan adanya "rasa patah hati" kolektif di kalangan masyarakat yang dulu menaruh harapan besar padanya. Citra Nadiem yang lekat dengan inovasi kini tercoreng.
"Sulit dipercaya, figur sekelas Nadiem Makarim yang membawa semangat perubahan digital bisa tersandung kasus korupsi sebesar ini," ujar Dr. Indah Lestari, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, menyoroti respons emosional publik. "Ini bukan hanya kerugian finansial, tapi juga kerugian moral dan kepercayaan."
Kuasa hukum Nadiem Makarim, Budi Santoso, menyatakan kliennya sangat terpukul atas tuntutan tersebut. "Kami akan menyusun pledoi sekuat mungkin. Bapak Nadiem merasa ada ketidakadilan dalam proses ini dan ia bersikeras tidak pernah berniat merugikan negara," kata Budi kepada wartawan usai sidang.
Budi juga menambahkan, "Rasa kecewa dan 'patah hati' klien kami sangat mendalam. Ia merasa semua dedikasi dan kerja kerasnya selama ini seolah terhapus begitu saja oleh tuduhan yang belum terbukti final." Pernyataan ini memberikan gambaran tentang kondisi psikologis sang mantan menteri.
Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal 2025 yang mengindikasikan adanya kejanggalan dalam proyek pengadaan platform "Merdeka Belajar Digital" senilai 5 triliun rupiah. Proyek tersebut seharusnya menjadi pilar utama modernisasi sistem pendidikan nasional.
Penyelidikan mendalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengungkap adanya praktik suap dan mark-up harga yang melibatkan beberapa pejabat kementerian serta pihak swasta. Nadiem Makarim kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan 2025.
Meski berstatus terdakwa, Nadiem Makarim selama persidangan selalu kooperatif, memberikan keterangan, dan mengikuti setiap jalannya proses hukum. Namun, hal itu tidak menyurutkan JPU untuk mengajukan tuntutan maksimal berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda penegakan hukum di Indonesia tahun 2026. Publik menanti putusan majelis hakim yang diharapkan memberikan keadilan dan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa dan kuasa hukumnya. Proses ini diperkirakan akan berlangsung beberapa pekan ke depan sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis.
Harapan besar disematkan agar kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pendidikan. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.
