Stefani Rindus
MANILA — Terungkap awal pekan ini, mantan kepala kepolisian Filipina di era pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dilaporkan telah melarikan diri. Insiden ini terjadi menyusul penerbitan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, memperkeruh hubungan diplomatik antara Manila dan pengadilan global tersebut.
Surat perintah penangkapan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan mendalam ICC terhadap kampanye “perang melawan narkoba” Duterte yang kontroversial. Program ini, yang berlangsung dari 2016 hingga 2022, dituding bertanggung jawab atas ribuan kematian di luar jalur hukum, memicu kecaman keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional.
Pemerintah Filipina, di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. hingga tahun 2026 ini, secara konsisten menolak yurisdiksi ICC. Mereka berdalih bahwa sistem hukum domestik mampu menangani kasus-kasus tersebut, meskipun banyak kritik menilai independensi dan efektivitas proses hukum internal masih dipertanyakan.
Pelarian sosok mantan petinggi polisi ini tidak hanya menjadi pukulan telak bagi kredibilitas sistem hukum Filipina, tetapi juga memperumit upaya ICC untuk menegakkan keadilan. Peristiwa ini menyoroti tantangan besar dalam penegakan hukum internasional ketika negara menolak kerja sama yang semestinya.
Kampanye anti-narkoba era Duterte menjadi sorotan dunia karena pendekatannya yang brutal dan tanpa kompromi. Ribuan tersangka narkoba tewas dalam operasi polisi, dan banyak pihak menuduh eksekusi di luar hukum menjadi praktik yang lumrah. Keluarga korban terus menuntut akuntabilitas dan keadilan.
ICC telah memulai penyelidikan resmi pada tahun 2021, namun prosesnya terhambat oleh penolakan tegas dari Manila untuk berkolaborasi. Meskipun demikian, jaksa ICC Karim Khan tetap berkomitmen untuk melanjutkan penyelidikan, menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh luput dari hukuman dan harus ditindak tegas.
Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menyambut baik langkah ICC, tetapi juga menyuarakan kekhawatiran atas pelarian ini. Mereka mendesak pemerintah Filipina untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dan menyerahkan para tersangka yang dicari.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi substansial dari pemerintah Filipina terkait keberadaan mantan kepala polisi yang buron tersebut. Kabar ini menimbulkan spekulasi luas mengenai kemungkinan adanya perlindungan politik atau bantuan dari jaringan tertentu untuk melancarkan pelariannya.
Insiden ini diperkirakan akan semakin memperburuk citra Filipina di mata komunitas internasional, khususnya terkait komitmennya terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Tekanan diplomatik terhadap Manila dari berbagai negara dan organisasi diprediksi akan meningkat signifikan.
ICC kemungkinan besar akan mengeluarkan “Red Notice” melalui Interpol untuk mencari mantan kepala polisi tersebut secara global. Ini menandakan bahwa proses pencarian dan penangkapan akan meluas secara internasional, meskipun kerja sama negara tetap menjadi kunci utama keberhasilan operasi ini.
Di internal Filipina, kasus ini berpotensi memicu kembali perdebatan sengit tentang warisan era Duterte dan akuntabilitas para pejabat yang terlibat dalam kebijakan kontroversial tersebut. Oposisi politik kemungkinan akan memanfaatkan momentum ini untuk mendesak transparansi dan keadilan yang menyeluruh.
Kasus pelarian ini bukan hanya tentang satu individu, melainkan sebuah ujian krusial bagi sistem peradilan pidana internasional secara keseluruhan. Keberhasilan atau kegagalan ICC dalam kasus ini akan memiliki dampak signifikan terhadap preseden penegakan hukum global di masa depan dan kredibilitasnya.
