Gabriella
GAZA — Hamas secara tegas menyuarakan posisinya terkait keterlibatan Indonesia sebagai Wakil Komandan dalam International Stabilization Force (ISF) di kawasan konflik Timur Tengah. Organisasi perlawanan Palestina ini menyatakan keprihatinan mendalam atas potensi implikasi kehadiran pasukan multinasional tersebut terhadap dinamika regional.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Hamas, Dr. Ghazi Hamad, pada Selasa, 10 Maret 2026, di tengah sorotan global terhadap upaya stabilisasi di wilayah yang terus bergejolak. Dr. Hamad menekankan bahwa setiap kehadiran kekuatan militer asing harus menghormati kedaulatan dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.
“Kami menghargai posisi Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan Palestina,” ujar Dr. Hamad dalam konferensi pers. “Namun, penempatan pasukan internasional tanpa konsensus penuh dari semua pihak yang relevan, terutama dari rakyat Palestina, justru berpotensi memperkeruh situasi, bukan menyelesuhkannya.”
ISF, yang dibentuk dengan mandat untuk menjaga perdamaian dan memfasilitasi proses negosiasi, telah memulai operasinya beberapa waktu sebelumnya. Keterlibatan Indonesia sebagai Wakil Komandan dipandang sebagai langkah signifikan bagi diplomasi Tanah Air di panggung global, sekaligus menujukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.
Namun, bagi Hamas, kehadiran ISF menimbulkan pertanyaan serius mengenai tujuan jangka panjangnya serta independensi operasi di lapangan. Mereka khawatir pasukan ini dapat digunakan sebagai alat untuk memaksakan solusi yang tidak menguntungkan pihak Palestina atau mengikis hak-hak dasar mereka.
Keterlibatan Indonesia dalam kapasitas kepemimpinan di ISF menempatkan Jakarta dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, langkah ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian dan stabilitas regional. Di sisi lain, hal ini juga mengharuskan Indonesia untuk menavigasi kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk Hamas.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, sebelumnya telah menegaskan bahwa partisipasi dalam ISF merupakan bentuk konkret dari amanat konstitusi untuk ikut serta menciptakan ketertiban dunia. Peran Wakil Komandan diharapkan memberikan Indonesia pengaruh lebih besar dalam membentuk arah dan kebijakan operasional ISF agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Para analis politik internasional mencatat bahwa pernyataan Hamas ini merupakan sinyal peringatan penting bagi ISF dan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Hal ini menyoroti kompleksitas medan geopolitik di Timur Tengah, di mana setiap langkah stabilisasi harus mendapatkan dukungan luas untuk efektifitasnya.
“Mendapatkan kepercayaan dari semua faksi di wilayah konflik adalah kunci bagi keberhasilan misi semacam ISF,” kata Dr. Nurul Hidayati, pengamat hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada. “Pernyataan Hamas ini menunjukkan bahwa dialog dan transparansi adalah fundamental, bahkan untuk negara dengan rekam jejak dukungan seperti Indonesia.”
Dalam beberapa bulan ke depan, diplomasi Indonesia kemungkinan akan diuji untuk menjembatani perbedaan ini. Menjaga komunikasi terbuka dengan semua pihak, termasuk Hamas, sambil tetap menjalankan mandat ISF akan menjadi tantangan utama bagi Jakarta dalam peran barunya sebagai Wakil Komandan.
Keseluruhan situasi ini menggarisbawahi urgensi bagi ISF untuk tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan dan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah konflik. Respon dari Hamas menjadi pengingat bahwa perdamaian yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan dan penerimaan dari semua elemen masyarakat di wilayah tersebut.
