Dodi Irawan
WASHINGTON D.C. — Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan klaim kontroversial awal tahun 2026 ini, menyebut bahwa Republik Islam Iran mulai terpecah belah dari dalam. Pernyataan tersebut, yang disampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif, segera menuai reaksi keras dari Teheran, dengan Kementerian Luar Negeri Iran menepisnya sebagai intervensi terang-terangan dan propaganda yang tak berdasar.
Trump, yang tetap menjadi figur berpengaruh dalam politik Amerika, menyiratkan bahwa tekanan sanksi ekonomi dan ketidakpuasan internal telah melemahkan fondasi pemerintahan Iran. "Iran sedang retak, mereka memiliki masalah besar di dalam negeri. Rakyatnya tidak bahagia," ujar Trump tanpa merinci bukti spesifik yang mendasari klaimnya.
Pernyataannya itu muncul di tengah spekulasi mengenai potensi pencalonannya kembali atau perannya dalam dinamika politik menjelang Pemilu Presiden AS 2028, di mana isu kebijakan luar negeri terhadap Iran seringkali menjadi sorotan utama.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, dalam konferensi pers di Teheran, mengecam keras pernyataan Trump. "Klaim semacam itu adalah bagian dari kampanye disinformasi yang didukung oleh kelompok-kelompok anti-Iran dan rezim zionis. Iran, dengan sejarah dan kekuatan rakyatnya, tidak akan pernah terpecah belah oleh hasutan asing," tegas Khatibzadeh.
Khatibzadeh menekankan bahwa Teheran menganggap pernyataan Trump sebagai upaya campur tangan dalam urusan internal negara berdaulat. Ia menambahkan, fokus Iran saat ini adalah pada penguatan ekonomi domestik dan menjaga stabilitas regional, di tengah tantangan global.
Hubungan antara Washington dan Teheran memang telah lama diliputi ketegangan, terutama sejak pemerintahan Trump sebelumnya secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) pada tahun 2018 dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang berat. Kebijakan "tekanan maksimum" tersebut bertujuan untuk memaksa Iran mengubah perilaku regionalnya dan membatasi program nuklirnya.
Meski sanksi berdampak signifikan pada perekonomian Iran, pemerintah di Teheran selama ini berupaya menampilkan citra persatuan dan ketahanan. Namun, laporan dari berbagai lembaga internasional memang mencatat adanya peningkatan unjuk rasa dan ketidakpuasan publik terkait isu ekonomi dan sosial di Iran.
Beberapa analis politik di Timur Tengah berpendapat bahwa klaim Trump, meskipun mungkin memiliki dasar pada laporan-laporan tentang tantangan internal Iran, seringkali diperkuat untuk tujuan politik domestik Amerika. Ini juga bisa menjadi strategi untuk memobilisasi basis pendukungnya yang cenderung anti-Iran.
Profesor Hassan Abbasi, seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Teheran, menyatakan bahwa narasi "perpecahan Iran" sering digunakan oleh pihak luar untuk meremehkan kekuatan dan legitimasi pemerintah. "Ini adalah taktik usang yang tidak akan berhasil memecah belah persatuan nasional kami," katanya.
Di sisi lain, beberapa sumber intelijen Barat, yang berbicara dengan syarat anonim, mengindikasikan bahwa memang ada perdebatan internal yang intens di kalangan elit politik Iran mengenai arah kebijakan luar negeri dan penanganan masalah ekonomi. Namun, perdebatan ini belum tentu mengarah pada "perpecahan" yang fundamental atau destabilisasi total pemerintahan.
Klaim Trump juga berpotensi memperkeruh upaya negosiasi yang sedang berlangsung—atau setidaknya diskusi tidak langsung—mengenai revitalisasi kesepakatan nuklir Iran, yang telah menjadi prioritas bagi pemerintahan Presiden Joe Biden. Ketegangan verbal semacam ini dapat mempersempit ruang dialog diplomatik.
Para pemimpin negara-negara Eropa, yang selama ini berupaya mempertahankan JCPOA, menyerukan agar semua pihak menahan diri dari retorika yang dapat meningkatkan eskalasi. Uni Eropa, melalui perwakilannya, telah menyatakan keprihatinan atas peningkatan suhu politik di kawasan dan mendesak pendekatan diplomatik.
Situasi ini menyoroti kompleksitas geopolitik di Timur Tengah dan peran retorika politik dalam membentuk persepsi internasional. Baik Washington maupun Teheran terus saling mengamati langkah dan pernyataan, membentuk dinamika yang rapuh dan penuh ketidakpastian.
Ke depannya, perhatian akan tertuju pada bagaimana klaim Trump ini akan memengaruhi opini publik di Iran, serta apakah akan ada respons lebih lanjut dari para pejabat senior Iran atau bahkan dari pihak-pihak internasional yang memiliki kepentingan di stabilitas kawasan. Ancaman perpecahan, baik riil maupun hanya retorika, akan tetap menjadi elemen krusial dalam narasi geopolitik Iran.
Iran, dengan segala tantangan internal dan tekanan eksternalnya, menegaskan komitmennya terhadap persatuan dan kedaulatan. Klaim-klaim dari mantan pemimpin adidaya seperti Donald Trump tidak akan menggentarkan tekad mereka, melainkan justru memperkuat narasi perlawanan terhadap intervensi asing.
