Angela Stefani
WASHINGTON D.C. — Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, baru-baru ini mengeluarkan bantahan tegas terhadap tudingan serius yang menyebut dirinya pernah meminta kode peluncuran nuklir strategis demi melancarkan serangan militer terhadap Iran saat menjabat. Isu kontroversial ini kembali mencuat pada awal 2026, memicu perdebatan sengit di kancah politik dan keamanan global.
Tuduhan tersebut, yang pertama kali diungkapkan dalam memoar seorang mantan pejabat tinggi pertahanan yang dekat dengan lingkaran Gedung Putih era Trump, mengklaim bahwa eks Presiden tersebut secara eksplisit menanyakan mekanisme penggunaan senjata nuklir kepada staf keamanannya dengan Iran sebagai target potensial. Narasi itu menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan presiden.
"Ini adalah rekayasa absurd yang sepenuhnya salah dan bertujuan merusak reputasi saya," tulis Trump melalui platform media sosial Truth Social miliknya, Minggu. "Sepanjang kepresidenan saya, saya selalu bertindak demi keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Ide untuk menggunakan nuklir secara sembrono terhadap Iran adalah narasi palsu yang dibuat oleh musuh politik."
Pernyataan Trump ini datang setelah fragmen memoar "The Unspoken Command" karya Jenderal (Purn.) Mark K. Hamilton beredar luas di media. Dalam buku tersebut, Jenderal Hamilton, yang menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional pada tahun 2020-2021, merinci beberapa percakapan tegang di Ruang Krisis Gedung Putih terkait kebijakan Iran.
Hamilton mengklaim, dalam sebuah rapat tertutup pada akhir 2020, Presiden Trump menanyakan tentang "tombol merah" dan protokol peluncuran nuklir. Meskipun tidak secara langsung menyatakan niat serangan, pertanyaan tersebut, menurut Hamilton, mengindikasikan ketidakpahaman atau bahkan kecenderungan untuk mempertimbangkan opsi ekstrem yang tidak proporsional.
Namun, juru bicara Trump, Liz Harrington, menepis klaim tersebut sebagai "fantasi yang berbahaya dan tidak berdasar," menegaskan bahwa Jenderal Hamilton memiliki motif politik tersembunyi. "Buku ini adalah upaya terakhir untuk meraih sorotan publik dengan mendistorsi fakta demi kepentingan pribadi," ujar Harrington dalam sebuah siaran pers.
Para analis keamanan dan diplomat veteran di Washington D.C. menilai kembalinya isu ini di tahun 2026 sebagai upaya signifikan untuk membentuk narasi publik menjelang potensi pencalonan Trump kembali dalam pemilihan presiden mendatang. Isu nuklir selalu menjadi topik sensitif yang dapat memengaruhi persepsi pemilih secara drastis.
Pemerintahan Presiden saat ini, Joe Biden, melalui juru bicaranya, belum mengeluarkan komentar resmi terkait bantahan Trump maupun klaim dalam memoar Jenderal Hamilton. Namun, sumber-sumber anonim di Pentagon menyatakan bahwa setiap diskusi mengenai kode nuklir selalu ditangani dengan kerahasiaan dan prosedur yang ketat.
Kontroversi serupa bukan hal baru bagi Donald Trump. Selama masa kepresidenannya, ia kerap menghadapi kritik atas retorikanya yang dianggap provokatif terhadap negara-negara seperti Korea Utara dan Iran, memicu kekhawatiran tentang stabilitas geopolitik. Namun, tuduhan spesifik terkait permintaan kode nuklir ini merupakan eskalasi serius.
Situasi ini menekankan kembali pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan militer tertinggi negara, terutama menyangkut senjata nuklir. Debat publik yang muncul akibat klaim ini menyoroti risiko interpretasi dan miskomunikasi dalam hierarki komando paling sensitif di dunia.
Bantahan Trump diperkirakan tidak akan meredakan perdebatan. Sebaliknya, isu ini kemungkinan akan terus menjadi sorotan, terutama dengan semakin dekatnya siklus politik AS, di mana isu keamanan nasional dan kepemimpinan kerap menjadi poin perdebatan utama. Publik menantikan bukti lebih lanjut dari kedua belah pihak.
