Robert Andrison
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi pusat perhatian media internasional setelah menolak pembayaran iuran sebesar Rp 17 triliun kepada Board of Peace, sebuah organisasi perdamaian global. Keputusan strategis ini, yang diumumkan secara tidak langsung melalui kebijakan anggaran negara awal tahun 2026, memicu perdebatan sengit mengenai prioritas diplomasi dan efisiensi alokasi dana publik di tengah tantangan ekonomi global.
Sejumlah publikasi terkemuka, mulai dari "The Global Times" hingga "Le Monde", secara ekstensif membahas implikasi dari langkah yang diambil oleh Jakarta. Mereka menyoroti posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang semakin menegaskan kedaulatan finansialnya di panggung global, sekaligus mempertanyakan efektivitas serta urgensi dari kontribusi finansial sebesar itu kepada Board of Peace.
Penolakan ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang sejak awal pemerintahannya berjanji untuk meninjau ulang komitmen internasional demi kepentingan nasional yang lebih besar. Dana yang semestinya dialokasikan untuk iuran tersebut kini diarahkan pada program pembangunan infrastruktur vital dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Board of Peace, yang didirikan pada pertengahan abad ke-20, dikenal sebagai forum multilateral yang berupaya memediasi konflik global dan mempromosikan dialog antarnegara. Keanggotaannya mencakup banyak negara maju dan berkembang, dengan iuran yang proporsional berdasarkan kapasitas ekonomi masing-masing anggota.
Selama puluhan tahun, Indonesia secara konsisten memenuhi kewajibannya sebagai anggota aktif. Namun, evaluasi mendalam yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Luar Negeri pada akhir 2025 menyimpulkan bahwa manfaat konkret dari keanggotaan tersebut tidak sepadan dengan beban finansial yang harus ditanggung negara, terutama di tengah kebutuhan domestik yang mendesak.
Juru Bicara Kepresidenan, Dr. Haris Sutanto, dalam konferensi pers virtual pada pekan kedua Januari 2026, menjelaskan bahwa keputusan ini bukan berarti Indonesia menarik diri dari upaya perdamaian global. “Indonesia tetap berkomitmen penuh terhadap perdamaian dunia melalui jalur diplomasi bilateral dan multilateral yang lebih efektif serta efisien,” ujarnya, menegaskan fokus pada kontribusi substantif.
Presiden Prabowo secara pribadi menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran. “Setiap rupiah dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, infrastruktur yang menunjang ekonomi, dan keamanan yang terjamin,” demikian kutipan dari pidatonya saat meresmikan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah pada akhir Desember 2025 yang kini ramai dikutip media asing.
Media-media asing menganalisis bahwa langkah ini dapat dipandang sebagai sinyal keras dari Indonesia kepada organisasi internasional agar lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana. Ini juga menyoroti tren beberapa negara berkembang yang mulai meninjau ulang partisipasi finansial mereka dalam institusi multilateral.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Budi Santoso, menilai keputusan ini sebagai langkah pragmatis. “Pemerintah melihat investasi iuran sebesar Rp 17 triliun bisa memberikan dampak lebih langsung jika dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti pendidikan atau kesehatan,” jelasnya.
Penolakan ini berpotensi memicu diskusi ulang di internal Board of Peace mengenai struktur iuran dan relevansi program-programnya. Ini juga mendorong negara-negara anggota lain untuk melakukan audit serupa terhadap komitmen finansial mereka.
Meskipun ada kekhawatiran diplomatik, mayoritas masyarakat Indonesia melalui survei daring menunjukkan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Mereka menganggap dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk mempercepat pembangunan nasional dan mitigasi dampak perubahan iklim di dalam negeri.
Langkah ini diharapkan menjadi preseden bagi negara-negara berkembang lainnya untuk lebih berani menyuarakan kepentingan nasional mereka dalam forum internasional, terutama terkait dengan kontribusi finansial yang besar. Ini menunjukkan kepemimpinan yang tegas dalam mengelola keuangan negara.
