Edward DP Situmorang
Nicolas Smaghue, seorang Doktor Sejarah sekaligus pengajar di sekolah menengah Prancis, mendesak komunitas pendidikan global untuk menghentikan kebijakan penolakan total terhadap Kecerdasan Buatan (AI). Dalam sebuah opini yang diterbitkan di harian terkemuka Le Monde, Smaghue menegaskan bahwa upaya “abstinensi umum” dari teknologi AI di lingkungan sekolah adalah sebuah kesalahan fundamental. Ia menyarankan ditempuh “jalan tengah” agar siswa dan pendidik dapat memahami serta mengendalikan daya disrupsi teknologi tersebut, alih-alih membiarkannya berkembang tanpa pengawasan.
Smaghue berargumen, mengisolasi AI dari ruang kelas justru menghilangkan kesempatan esensial untuk membangun mekanisme kontrol terhadap AI. Teknologi canggih ini, apabila dibiarkan berkembang di luar jangkauan pengawasan pendidikan, akan membentuk norma penggunaannya sendiri tanpa intervensi etis yang sistematis.
Ia secara eksplisit menyatakan pandangan kritisnya: “Meninggalkan AI di luar kelas, itu sama saja membiarkannya tanpa kontrol kuasa.” Pernyataan ini menjadi inti kritiknya terhadap resistensi institusi pendidikan yang cenderung memilih pendekatan konservatif, yakni melarang penggunaan perangkat dan model berbasis AI sepenuhnya.
Debat mengenai integrasi AI, khususnya model bahasa besar generatif seperti ChatGPT, memanas di berbagai negara. Banyak institusi pendidikan menghadapi dilema tajam antara menjaga integritas akademik dari potensi plagiarisme massal dan kebutuhan menyiapkan siswa menghadapi masa depan yang semakin terotomatisasi.
Menurut Smaghue, jalan tengah yang ia tawarkan bukan berarti menerima penggunaan AI secara membabi buta. Sebaliknya, pendidikan harus proaktif. Kurikulum perlu diubah secara radikal agar mengintegrasikan pelajaran kritis tentang cara kerja, bias, dan keterbatasan teknologi Kecerdasan Buatan. Pengetahuan ini menjadi krusial untuk menciptakan pengguna yang bertanggung jawab.
Konsep “kontrol kuasa” yang digagas Smaghue berakar pada pedagogi kritis yang mendorong analisis mendalam. Jika siswa tidak diajarkan cara menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab di bawah bimbingan guru, mereka akan menggunakannya secara bebas di luar sekolah tanpa pemahaman mendalam mengenai dampak sosial dan teknologinya.
Polemik ini sejalan dengan upaya global oleh lembaga-lembaga riset untuk mengantisipasi disrupsi AI. Penelitian yang dipimpin oleh entitas seperti Laboratorium ENS menunjukkan bahwa kecepatan pengembangan AI memerlukan respon adaptif dan cepat dari sektor edukasi, bukan sekadar penundaan.
Peran guru, dalam pandangan Smaghue, harus bertransformasi secara fundamental dari penyalur informasi menjadi pembimbing literasi digital tingkat lanjut. Guru perlu memimpin diskusi, menunjukkan kapan AI menjadi alat yang efektif untuk efisiensi dan inovasi, dan kapan ia merusak proses pembelajaran esensial yang melibatkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah.
Sebagai seorang doktor sejarah, Smaghue memandang penolakan teknologi canggih di sekolah sebagai fenomena yang berulang, serupa dengan resistensi yang pernah terjadi terhadap kalkulator atau internet di masa lampau. Namun, ia menekankan bahwa disrupsi AI memiliki implikasi yang jauh lebih mendalam dan memerlukan respons yang jauh lebih strategis dari pembuat kebijakan.
Kebijakan pendidikan, terutama di Eropa dan Prancis, harus segera bergeser dari fokus pelarangan total menjadi fokus regulasi, pengajaran, dan pemanfaatan yang terarah. Hal ini menuntut investasi besar dalam pelatihan intensif bagi para pendidik agar mereka siap menghadapi tantangan pedagogis baru ini.
Smaghue menyoroti bahwa Kecerdasan Buatan adalah realitas teknologi yang tak terhindarkan dalam masyarakat modern. Melarikan diri dari realitas ini hanya akan memperlebar kesenjangan antara kemampuan siswa yang lulus dengan tuntutan dunia kerja masa depan yang semakin berbasis otomatisasi dan teknologi Kecerdasan Buatan dalam Peradaban.
