Angel Doris
Pemerintah Israel telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan baru yang secara substansial mentransfer wewenang administrasi sipil di Tepi Barat yang diduduki. Wewenang tersebut, yang selama puluhan tahun berada di bawah kendali Komandan Militer Wilayah (COGAT), kini dipindahkan ke tangan menteri sipil Israel. Kebijakan ini, yang diumumkan dan diterapkan secara bertahap, memicu kekhawatiran serius di kalangan komunitas internasional dan dilihat sebagai langkah fundamental menuju aneksasi de facto atas wilayah Palestina.
Perubahan dramatis ini berpusat pada penyerahan wewenang kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, seorang tokoh sayap kanan yang juga memegang posisi menteri di Kementerian Pertahanan, dengan portofolio khusus untuk urusan sipil di Tepi Barat. Langkah ini secara efektif mengintegrasikan urusan pembangunan, infrastruktur, dan regulasi permukiman ilegal Israel ke dalam struktur birokrasi sipil negara itu, bukan lagi melalui kerangka komando militer pendudukan.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan hukum dan administrasi antara warga Israel yang tinggal di permukiman di Tepi Barat dan warga Israel yang tinggal di dalam perbatasan Israel. Sebelumnya, otoritas militer berfungsi sebagai penyaring hukum yang mengakui status pendudukan di bawah hukum internasional.
Keputusan strategis ini dinilai melanggar hukum humaniter internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang kekuatan pendudukan untuk mengubah secara permanen demografi atau struktur pemerintahan di wilayah yang didudukinya. Sejak 1967, komunitas global secara konsisten menganggap permukiman Israel di Tepi Barat sebagai ilegal.
Dampak paling langsung terasa di Area C Tepi Barat, wilayah yang mencakup sekitar 60 persen daratan dan berada di bawah kendali penuh Israel. Transfer wewenang ini mempercepat proses perizinan pembangunan permukiman baru dan infrastruktur pendukung, sementara pada saat yang sama, secara sistematis mempersulit perencanaan dan pembangunan oleh warga Palestina.
Smotrich, yang merupakan pemimpin Partai Zionisme Religius, berulang kali menyatakan visinya untuk memperluas kedaulatan Israel atas Tepi Barat, yang ia sebut sebagai Yudea dan Samaria. Bagi pendukung langkah ini, transfer wewenang hanyalah upaya penormalan urusan bagi sekitar 500.000 pemukim Israel. Mereka berargumen, warga Israel di Tepi Barat berhak mendapatkan layanan dan regulasi yang setara dengan warga di Israel.
Namun, kritikus internasional, termasuk PBB dan Uni Eropa, mengecam keras perubahan ini. Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut merusak prospek solusi dua negara secara tidak dapat dipulihkan. “Pergeseran kontrol ini adalah aneksasi yang dibungkus dengan bahasa birokrasi,” ujar salah seorang diplomat Eropa yang menolak disebutkan namanya, menggarisbawahi upaya Israel mengaburkan garis batas pendudukan.
Salah satu mekanisme kunci dalam transfer ini adalah pembentukan Direktorat Permukiman di bawah naungan Smotrich. Direktorat ini kini memiliki kekuasaan atas badan-badan yang sebelumnya berada di bawah Komite Perencanaan Tinggi (HPC) COGAT. Ini mencakup kontrol atas zonasi, perampasan lahan untuk kebutuhan permukiman, dan persetujuan pembangunan jalan yang menghubungkan permukiman dengan wilayah Israel.
Langkah ini bukanlah isolasi. Kebijakan ini merupakan puncak dari tren jangka panjang yang dimulai oleh pemerintahan koalisi sayap kanan Israel, yang secara eksplisit memasukkan perluasan permukiman sebagai salah satu prioritas utama mereka. Ini menunjukkan strategi yang disengaja untuk menciptakan fakta di lapangan yang sulit dibatalkan dalam negosiasi damai di masa depan.
Otoritas Palestina (PA) telah bereaksi dengan menyatakan bahwa keputusan Israel ini merupakan deklarasi perang terbuka terhadap upaya diplomatik dan perjanjian Oslo yang sudah ada. PA menyerukan intervensi internasional segera untuk menekan Israel agar membatalkan transfer wewenang yang dianggap ilegal dan unilateral ini, yang secara fundamental mengubah status quo geopolitik wilayah tersebut.
Perluasan kendali sipil ini tidak hanya memperdalam pendudukan tetapi juga meningkatkan ketegangan di kawasan, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik. Dunia kini mengamati respons diplomatik dari Amerika Serikat, sekutu utama Israel, yang secara tradisional menentang langkah-langkah aneksasi unilateral, namun menghadapi tekanan politik internal yang kompleks.
Keputusan Israel mentransfer kontrol sipil Tepi Barat menandai babak baru dalam konflik yang berkepanjangan, menunjukkan pergeseran fokus dari pendudukan sementara menuju integrasi permanen. Pertanyaannya sekarang adalah, sejauh mana komunitas internasional siap mengambil tindakan tegas untuk menjaga validitas hukum internasional dan prospek perdamaian yang semakin tipis di Timur Tengah?
