Chris Robert
NEW YORK — Amerika Serikat (AS) bersama sejumlah negara Teluk intensif menyusun draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang bertujuan untuk meredakan ketegangan maritim dan menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Inisiatif diplomatik krusial ini muncul di tengah kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan energi dunia akibat insiden berulang di jalur perairan strategis tersebut sepanjang tahun 2026.
Diplomat dari Washington dan ibu kota negara-negara Teluk seperti Riyadh, Abu Dhabi, serta Doha telah mengadakan serangkaian pertemuan tertutup di Markas Besar PBB. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana menyusun kerangka hukum internasional yang dapat mencegah eskalasi konflik di Selat Hormuz, sekaligus menegaskan prinsip kebebasan navigasi bagi kapal-kapal komersial.
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, merupakan jalur pelayaran terpenting di dunia untuk pengiriman minyak. Sekitar sepertiga dari seluruh minyak yang diperdagangkan secara global melewati selat selebar 39 kilometer ini setiap harinya. Geopolitik di wilayah tersebut memang selalu kompleks, namun ketegangan dilaporkan meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir.
Sumber diplomatik yang enggan disebut namanya mengungkapkan kepada Cognito Daily bahwa draf resolusi tersebut akan mencakup mekanisme pengawasan internasional yang lebih ketat, peningkatan koordinasi antara angkatan laut regional, dan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa maritim. "Tujuannya bukan untuk memprovokasi, melainkan untuk menciptakan prediktabilitas dan memastikan keamanan bagi semua," ujarnya.
Langkah ini menunjukkan upaya AS dan sekutunya untuk mengkonsolidasikan dukungan internasional dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan maritim. Presiden Joe Biden, dalam sebuah pernyataan sebelumnya, telah menekankan komitmen AS terhadap stabilitas regional dan perlindungan jalur perdagangan vital.
Negara-negara Teluk, yang sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk ekspor energi mereka, menyambut baik inisiatif ini. Mereka telah lama menyuarakan perlunya solusi jangka panjang yang melibatkan komunitas internasional untuk mengatasi tantangan keamanan di perairan mereka.
"Kami tidak bisa membiarkan stabilitas pasokan energi global terus-menerus terancam oleh insiden yang dapat dihindari," kata seorang pejabat senior dari Uni Emirat Arab dalam sebuah forum regional awal pekan ini. "Resolusi ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi keamanan kolektif."
Namun, upaya ini diperkirakan akan menghadapi tantangan signifikan di DK PBB. Beberapa anggota permanen, seperti Rusia dan Tiongkok, mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai pendekatan terbaik untuk mengelola keamanan di Selat Hormuz, terutama jika resolusi tersebut dianggap memiliki nuansa konfrontatif terhadap salah satu aktor regional.
Para analis geopolitik menilai bahwa keberhasilan resolusi ini sangat bergantung pada kemampuan AS dan negara-negara Teluk untuk membangun konsensus yang luas. Mereka perlu meyakinkan anggota DK PBB lainnya bahwa draf ini dirancang untuk kepentingan kolektif dan bukan untuk memajukan agenda politik tertentu.
Profesor Tariq al-Hashemi, pakar keamanan maritim dari Universitas Nasional Oman, menyoroti pentingnya dialog inklusif. "Setiap resolusi yang efektif harus mengakomodasi kekhawatiran semua pihak yang berkepentingan, termasuk negara-negara pesisir yang bukan bagian dari inisiatif awal ini," jelasnya.
Potensi dampak ekonomi dari gangguan pelayaran di Selat Hormuz sangat besar. Kenaikan harga minyak, lonjakan biaya asuransi pengiriman, dan gangguan rantai pasokan global menjadi ancaman nyata yang mendorong urgensi disusunnya resolusi ini.
Pemerintah AS dan negara-negara Teluk berharap resolusi tersebut dapat memberikan legitimasi internasional yang kuat untuk tindakan pencegahan dan respons terhadap potensi ancaman. Ini termasuk patroli maritim yang terkoordinasi dan mekanisme peringatan dini yang efektif.
Meskipun proses negosiasi di DK PBB bisa jadi panjang dan penuh dinamika, komitmen para pihak untuk mencari solusi multilateral terbilang kuat. Upaya ini mencerminkan kesadaran mendalam akan Selat Hormuz sebagai arteri ekonomi global yang harus tetap aman dan terbuka bagi semua.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan untuk membahas draf awal ini dalam beberapa pekan mendatang, mengisyaratkan bahwa isu Selat Hormuz akan menjadi agenda prioritas di akhir tahun 2026, dengan harapan resolusi dapat diadopsi sebelum tahun berganti.
