Robert Andrison
CILACAP — Bupati Cilacap, Syamsul, terjerat dugaan skandal pemerasan dana Tunjangan Hari Raya (THR) senilai Rp 750 juta dari sejumlah dinas dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayahnya. Tudingan serius ini mencuat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026, memicu keresahan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Informasi yang dihimpun Cognito Daily menunjukkan bahwa Syamsul diduga secara terselubung menginstruksikan pengumpulan dana dari berbagai unit kerja pemerintah daerah. Sasaran utamanya adalah dinas-dinas yang memiliki anggaran besar serta puskesmas yang seringkali memiliki dana operasional fleksibel.
Modus operandi yang diduga digunakan adalah melalui tekanan administratif dan “permintaan sukarela” yang sulit ditolak oleh kepala dinas dan pimpinan puskesmas. Dana yang terkumpul ini konon dialokasikan sebagai THR pribadi sang bupati, jauh melampaui ketentuan tunjangan yang semestinya diterima pejabat publik.
Dugaan pemerasan ini sontak menjadi perbincangan hangat di lingkungan Pemkab Cilacap, khususnya di tengah persiapan pencairan THR resmi bagi ASN. Keberadaan permintaan ilegal ini dikhawatirkan mengganggu stabilitas keuangan instansi dan berdampak pada pelayanan publik.
Menurut sumber internal yang enggan disebut namanya, sejumlah kepala dinas merasa tertekan namun tidak berani menolak secara terang-terangan. Ancaman mutasi atau penundaan anggaran menjadi momok yang cukup efektif untuk memastikan permintaan tersebut terpenuhi.
Kasus ini menarik perhatian lembaga anti-korupsi di tingkat nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mulai memantau perkembangan dugaan pelanggaran hukum ini. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga telah mengindikasikan kemungkinan dimulainya penyelidikan awal.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Budi Santoso, menjelaskan bahwa jika terbukti, tindakan ini termasuk kategori penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi atau bahkan pemerasan, yang memiliki konsekuensi hukum serius. “Jabatan publik seharusnya diemban dengan integritas, bukan sebagai sarana memperkaya diri,” ujar Prof. Budi dalam sebuah diskusi daring kemarin.
Besaran Rp 750 juta untuk THR pribadi seorang bupati dianggap sangat fantastis dan tidak proporsional. Angka tersebut jauh melampaui standar THR yang diberikan pemerintah kepada pejabat setingkat bupati, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel.
Masyarakat sipil di Cilacap mulai menyuarakan tuntutan agar pihak berwenang segera mengusut tuntas dugaan ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah hak dasar publik yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pribadi pejabat.
Insiden ini memperlihatkan kembali urgensi pengawasan ketat terhadap pejabat publik. Mekanisme pelaporan yang aman bagi ASN dan masyarakat harus diperkuat guna mencegah praktik-praktik koruptif seperti dugaan pemerasan yang menargetkan dinas dan puskesmas ini.
Pemerintah Kabupaten Cilacap hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang dialamatkan kepada Bupati Syamsul. Upaya konfirmasi dari Cognito Daily masih terus dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.
Pengungkapan dugaan skandal ini diharapkan menjadi momentum untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi dan kolusi, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat dengan sepenuh hati di Kabupaten Cilacap.
