Demian Sahputra
JAKARTA — Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, hari ini kembali menyoroti perkembangan kasus hukum yang menjerat Delpedro, mengapresiasi sikap kooperatif dan kesatria yang ditunjukkan oleh figur tersebut dalam menghadapi seluruh proses litigasi. Pujian ini muncul di tengah berlanjutnya sidang kasus yang telah menarik perhatian publik sejak akhir tahun lalu, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap sistem peradilan.
“Apa yang ditunjukkan oleh Delpedro dalam menghadapi jerat hukum, mulai dari pemeriksaan hingga persidangan, adalah contoh sikap gentleman yang patut diapresiasi,” ujar Yusril kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2026).
Yusril menekankan bahwa sikap kooperatif semacam itu krusial untuk menjaga integritas proses hukum. Menurutnya, tindakan Delpedro yang tidak berupaya menghindar atau mempersulit penyelidikan, justru mempermudah jalannya penegakan hukum.
Kasus yang menimpa Delpedro, seorang pengusaha ternama, telah menjadi sorotan publik karena dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi kerugian negara. Meskipun demikian, pihak Delpedro selalu menyatakan siap menghadapi semua tuduhan secara transparan.
Yusril melanjutkan, dalam konteks hukum Indonesia yang kompleks, seringkali tersangka atau terdakwa berusaha mencari celah atau mengulur waktu. Namun, pendekatan Delpedro dinilai berbeda dan memberikan preseden positif bagi penegakan hukum yang berkeadilan.
“Dia tidak mencari pembenaran di luar jalur hukum, tidak melarikan diri, dan selalu hadir dalam setiap panggilan. Ini menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap institusi hukum negara,” tambah Yusril, menegaskan poinnya.
Sikap seperti ini, kata Yusril, diharapkan bisa menjadi contoh bagi figur publik lain yang mungkin terjerat masalah hukum. Transparansi dan kepatuhan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Respons Yusril ini juga mengemuka di tengah perdebatan panjang mengenai efektivitas pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa proses hukum kerap terhambat oleh manuver-manuver non-yudisial.
“Ketaatan Delpedro pada prosedur hukum memungkinkan proses pembuktian berjalan lebih efektif dan cepat, tanpa harus ada drama-drama yang seringkali mengiringi kasus-kasus besar,” ujar seorang pengamat hukum dari Universitas Indonesia.
Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa apresiasi terhadap sikap gentleman Delpedro tidak serta-merta mengindikasikan hasil akhir dari kasusnya. Proses persidangan harus tetap berjalan objektif dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang valid.
“Apresiasi ini adalah untuk sikapnya, bukan untuk substansi perkara. Biarlah pengadilan yang memutuskan apakah dia bersalah atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang ada,” tegas Yusril, menjelaskan perbedaan penting.
Sikap gentleman yang dimaksud Yusril mencakup kesiapan Delpedro untuk menyerahkan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta konsisten memberikan keterangan yang terbuka selama proses pemeriksaan dan persidangan berlangsung.
Komentar dari mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menambah dimensi baru dalam diskursus publik mengenai etika berhukum di kalangan tokoh masyarakat. Ini bukan sekadar kasus hukum, melainkan juga pelajaran moral bagi banyak pihak.
Publik kini menanti bagaimana putusan akhir dari pengadilan akan menggarisbawahi pentingnya sikap kooperatif seperti yang ditunjukkan Delpedro, dan apakah hal tersebut akan turut dipertimbangkan dalam mitigasi hukuman.
Yusril mengakhiri pernyataannya dengan harapan agar semua pihak, baik penegak hukum maupun masyarakat, dapat mengambil hikmah dari kasus ini, demi terciptanya sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia.
