Chandra Wijayanto
JAKARTA — Perkiraan tanggal Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 menjadi sorotan publik setelah berbagai lembaga dan organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis proyeksi awal. Perbedaan metodologi hisab dan rukyatul hilal kembali menjadi diskursus utama dalam menentukan momentum hari kemenangan umat Muslim ini.
Muhammadiyah, melalui metode hisab wujudul hilal, telah memproyeksikan 1 Syawal 1447 H akan jatuh pada hari Minggu, 22 Maret 2026. Perhitungan ini didasarkan pada posisi bulan yang sudah di atas ufuk saat matahari terbenam, menandakan awal bulan baru dalam kalender Hijriah.
“Kami secara konsisten menggunakan kriteria wujudul hilal, yang berdasarkan perhitungan astronomis telah memenuhi syarat. Dengan demikian, Muhammadiyah akan menyambut Idulfitri pada tanggal tersebut,” ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, dalam keterangan persnya yang dikutip dari situs resmi organisasi.
Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) tetap berpegang teguh pada metode rukyatul hilal atau pengamatan langsung hilal. Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat menjadi pijakan utama.
Menurut perhitungan astronomi awal yang juga dianalisis oleh tim rukyat NU, potensi terlihatnya hilal pada Sabtu sore, 21 Maret 2026, mungkin masih sangat tipis atau belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyat. Ini mengindikasikan kemungkinan Idulfitri akan jatuh pada hari Senin, 23 Maret 2026, jika hilal tidak terlihat pada hari pengamatan.
BRIN, sebagai lembaga riset negara, turut memberikan analisis komprehensif dari sisi ilmiah astronomi. Peneliti di Pusat Riset Antariksa BRIN, Profesor Thomas Djamaluddin, menjelaskan bahwa posisi hilal pada 21 Maret 2026 sore hari akan menjadi penentu krusial. “Ketinggian hilal dan sudut elongasinya masih perlu dihitung secara presisi untuk menentukan visibilitasnya,” jelas Profesor Thomas.
Data dari BMKG juga memperkuat informasi mengenai kondisi astronomis hilal. BMKG rutin menyediakan data ketinggian hilal, elongasi, dan fraksi iluminasi bulan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan. Analisis awal BMKG menunjukkan bahwa pada 21 Maret 2026 sore, di sebagian wilayah Indonesia, hilal mungkin belum mencapai ketinggian yang cukup signifikan untuk bisa diamati secara kasat mata, terutama dengan kriteria MABIMS.
Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai otoritas resmi, akan menjadi penentu akhir melalui Sidang Isbat. Sidang ini akan mempertimbangkan hasil hisab dari berbagai pakar dan organisasi, serta laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pengamatan di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai kesepahaman bersama demi kebersamaan umat.
Potensi perbedaan tanggal Lebaran 2026 memang menjadi perhatian, namun bukan hal baru dalam sejarah penetapan hari raya di Indonesia. Pemerintah senantiasa mengupayakan dialog dan koordinasi intensif dengan seluruh elemen masyarakat dan organisasi keagamaan.
Terlepas dari perbedaan metodologi, seluruh pihak diharapkan dapat saling menghormati dan menjaga kerukunan umat. Prediksi awal ini menjadi landasan untuk persiapan masyarakat dalam menyambut hari suci, sekaligus edukasi mengenai kompleksitas perhitungan kalender Hijriah. Masyarakat diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah melalui Sidang Isbat Kementerian Agama. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan final akan diambil berdasarkan konsensus dan data valid demi kemaslahatan bersama.
