Angel Doris
BANDUNG – Citra satelit resolusi tinggi yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) awal Februari 2026 secara gamblang menunjukkan skala kehancuran usai longsor dahsyat di lereng Gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang menelan 215 jiwa dan puluhan lainnya hilang pada akhir Januari 2026, memicu keprihatinan mendalam atas kondisi lingkungan dan mitigasi bencana.
Analisis awal citra satelit memperlihatkan pergeseran massa tanah masif, dengan lebar puluhan meter dan panjang hingga beberapa kilometer. Area permukiman padat penduduk di kaki gunung kini rata dengan tanah, tertimbun material longsoran berupa lumpur, bebatuan, dan pepohonan tumbang, menjadi bukti tak terbantahkan intensitas destruktif peristiwa ini.
Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mengonfirmasi bahwa hingga pertengahan Februari 2026, jumlah korban meninggal mencapai 215 jiwa, sementara puluhan lain masih dinyatakan hilang. Operasi pencarian dan evakuasi terus berlangsung di bawah koordinasi tim SAR gabungan, meskipun menghadapi medan berat dan cuaca tidak menentu.
Dr. Indrayadi, seorang geolog dari Universitas Padjadjaran, menjelaskan longsor ini dipicu kombinasi curah hujan ekstrem selama berminggu-minggu dan kondisi geologis Gunung Burangrang yang secara alami memiliki lereng curam serta struktur tanah vulkanik labil. “Intensitas hujan di atas rata-rata pada Januari 2026 memicu kejenuhan tanah, sehingga daya dukungnya berkurang drastis dan menyebabkan kegagalan lereng secara tiba-tiba,” ujarnya dalam konferensi pers virtual.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Gubernur, telah menetapkan status tanggap darurat bencana di Kabupaten Bandung Barat. Bantuan logistik, tim medis, dan peralatan berat terus digelontorkan. Pihak berwenang juga berupaya mengidentifikasi penyebab pasti dan faktor pemicu lain demi mencegah kejadian serupa pada masa mendatang.
Operasi SAR difokuskan pada area berpotensi korban tinggi berdasarkan laporan warga dan peta pra-bencana. Ratusan personel, dibantu anjing pelacak dan teknologi drone, bekerja tanpa henti. Namun, luasnya area terdampak dan ketebalan material longsor menjadi tantangan signifikan dalam upaya penemuan korban dan pembersihan puing.
Sementara itu, pemerhati lingkungan menyoroti dugaan kuat adanya alih fungsi lahan di sekitar lereng gunung, terutama untuk perkebunan dan permukiman, yang berkontribusi memperparah risiko longsor. “Deforestasi dan perubahan tata guna lahan tanpa analisis risiko yang memadai telah mengurangi tutupan vegetasi alami, yang seharusnya berperan sebagai pengikat tanah,” kata Budi Santoso, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat.
Dampak psikologis dan sosial terhadap penyintas dan masyarakat sekitar sangat terasa. Banyak warga kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan mata pencarian. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat kini merancang program pemulihan trauma dan relokasi bagi warga yang tidak mungkin kembali ke lokasi terdampak.
Peristiwa tragis ini kembali menekankan urgensi pengawasan ketat terhadap kawasan rawan bencana dan implementasi rencana tata ruang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi citra satelit dan sistem peringatan dini harus ditingkatkan untuk memantau pergerakan tanah serta memberikan informasi akurat kepada masyarakat secara cepat.
Pakar kebencanaan merekomendasikan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi terkait pembangunan di daerah lereng gunung dan secara berkala melakukan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat. “Edukasi bencana harus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di daerah rawan, agar mereka lebih siap menghadapi potensi ancaman,” tegas Profesor Santi Dewi dari Pusat Studi Bencana Universitas Indonesia.
